SBY Ungkap Oknum Aparat Tak Netral Pilkada, Kadispenad : TNI Jangan Diragukan, Melanggar Ditindak

Kadispenad, Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh

JAKARTA - KOMANDOPLUS : Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.

"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," tandas SBY dalam jumpa pers di Bogor Jawa Barat, Sabtu (23/6) seperti ditulis CNN Indonesia.

SBY menyatakan, ketika melakukan kunjungan ke Madiun Jawa Timur pada 18 Juni lalu sebelumnya, mantan Presiden ke-6 RI itu sudah menyampaikan dan berharap agar negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral.

SBY menyatakan dirinya berani menyampaikan hal ini lantaran memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada disekitarnya. Untuk itu, SBY memberanikan diri mengungkapkan ini mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang.

"Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan," kata dia. (Baca: https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180623154852-32-308381/sby-ungkap-oknum-bin-polri-dan-tni-tak-netral-di-pilkada)

Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, terkait soal TNI, Kadispenad menegaskan bahwa dalam perhelatan Pilkada Serentak 2108 maupun tahapan pemilihan legistlatif dan pemilihan presiden/wakil presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas TNI. Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat.

Rilis yang diterima menyebutkan, dalam pernyataan resminya di Mabesad, Jumat (22/6/2018), Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menegaskan bahwa bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, diragukan maupun dipertanyakan lagi.

Kemudian, dalam menyikapi situasi politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan baik.

“Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis. Kecuali bagi purnawirawan sebagai masyarakat sipil yang tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi, itu hak politiknya.

“Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” tutur lulusan Akademi Militer angkatan 1988 yang akrab dipanggil Brigjen Denny.

Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi pada skala oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan sebagai bentuk kecintaan terhadap TNI AD.

Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar.

"Kalau ada, laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia,” tegasnya.

Kadispenad berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.

"Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” pungkas Kadispenad. (*)

Laporan: Iskandar/Sambar.
Editor: Iskandar.
____________________

Alamat Redaksi: Markas Kodim 1408/BS Lt. 2 Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 081342377788 - 085255426133 Makassar Sulsel. Pem Red/Pen Jab: Andi Iskandar. WA App. Android: 085395591962. Web: http://www.komandoplus.com/ Email: redaksikomandonews@gmail.com Wartawan media online komandoplus.com dalam menjalankan tugas dibekali kartu pers yang masih berlaku.