Utang Rakyat Resmi Dibebaskan. Mr. Sino : "Saya Yang Bertanggung Jawab"

Pengucapan aklamasi oleh Presiden UN Swissindo

JAKARTA - KOMANDOPLUS : Presiden Besar United Nation Swiss Indonesia (UN Swissindo), Mr. Sino Soegiharto Notonegoro resmi mengumumkan pembebasan beban utang (PBU) seluruh rakyat Indonesia melalui aklamasi akbar Indonesia Mercusuar Dunia di area Monumen Nasional (Monas) bagian timur tepat di depan istana negara Jakarta, Minggu (16/10/2016).

Pernyataan kemerdekaan Indonesia Mercusuar Dunia itu diucapkan didepan sedikitnya sepuluh ribu orang perwakilan yang berasal dari semua daerah provinsi, kota/kabupaten seluruh Indonesia yang intinya mengembalikan kepemilikan asset dan hak-hak rakyat Indonesia sebagai wujud pemurnian nilai-nilai pancasila.

Sembari memaparkan alasan-alasan pengucapan pernyataan aklamasi yang bermuatan kata huruf dan angka sandi yang sangat tidak lazim dipahami bagi orang awam sebagai dasar hukum, pemimpin besar UN Swissindo yang bernama lengkap HM. MR.A1. Sino AS.S"2". IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 code A7808449 Indonesia mengaku selaku pemegang dan pemilik sertifikat KAR Negara juga menyatakan, pasca aklamasi itu maka setiap E-KTP yang dimiliki setiap rakyat memiliki nilai Human Obligation US$ 6 juta sebagai jaminan hidup.

Terkait urusan yang berhubungan dengan bank, dia menyatakan dirinya yang bertanggung jawab.

"Biarkan rakyat hidup tenang. Saya pun yang bertanggungjawab tentang Bank Indonesia, saya bertanggungjawab tentang UBS, saya bertanggungjawab tentang Bank Dunia, apalagi NKRI," tegasnya.

Dia menambahkan, surat pembebasan beban utang (SPBU) berlaku tidak hanya di Indonesia. Indonesia hanya menjadi contoh karena disebut dan ditunjuk sebagai mercusuar dunia atas rahmat Tuhan yang maha suci sebagai kelanjutan dari prihal-prihal yang telah dilakukan di masa yang lalu.

Sementara itu, presiden Jokowi yang dijadwalkan turut memberikan sambutan tampak tidak hadir, dan dikabarkan sedang tidak berada di Jakarta.

Sejumlah kalangan menafsirkan, ketidak hadiran presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa pihak pemerintah belum mau sepenuhnya merespon kehadiran UN Swissindo beserta program-programnya.

Informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya menyebutkan, presiden Jokowi menghadapi tekanan dari dua arah. Satu arah tekanan muncul dari partai tertentu agar menolak, tekanan lainnya datang dari PBB untuk segera menerima dan menjalankan program UN Swissindo yang ditunggu dunia itu.

Sekedar diketahui, UN swissindo mempunyai empat program pokok yakni pembebasan utang yang ada di bank maupun leasing seluruh rakyat Indonesia termasuk anggota TNI/Polri dan PNS, pemberian voucher Human Obligation senilai USD 1200 per E-KTP USD 600 bagi mahasiswa / pelajar, membiayai venus projek di setiap provinsi hingga tingkat desa dari Sabang sampai Merauke, dan pembebasan utang pemerintah.

Sementara itu, masyarakat semakin mempertanyakan sikap diam pemerintah terhadap UN Swissindo.

"Kalau memang UN Swissindo itu ilegal, tidak benar dan dianggap ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kenapa pemerintah justru memberi izin kepada pimpinan UN Swissindo untuk mengucapkan aklamasi kemerdekaan Indonesia mercusuar dunia hingga selesai dibacakan. Hal inilah yang justru membuat masyarakat semakin bingung dan resah lantaran tidak ada kepastian," ujar salah seorang aktivis Makassar yang turut menghadiri pengucapan aklamasi itu. (Sambar/Isk)