Warga Sulsel Minta, Pemerintah Klarifikasi dan Jelaskan Soal UN Swissindo

Logo UN Swissindo

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Keberadaan United Nation Swissindo (UN Swissindo) yang menyebut dirinya sebagai salah satu lembaga dunia yang mengklaim telah melepaskan hak keuangannya di Bank Indonesia dan enam prime bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Grup/Cimb, Damamon) senilai $ 6.1 triliun untuk membebaskan utang rakyat Indonesia sejak 4 Feberuari 2016 lalu secara nasional sudah mulai diketahui publik. Dan khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel), lembaga yang masih asing itu tampaknya sama membawa harapan baru namun menuai polemik di kalangan masyarakat dan perbankan.

Terlebih tim sosialisasi Swissindo Sulsel beranggotakan La Ceni kalean dan Nurhadijah kian gencar melakukan sosialisasi melalui persuratan ke berbagai instansi diantaranya Kapolrestabes Makassar, Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel, Pangdam VII Wirabuana serta menangani langsung nasabah kreditur membuat rakyat semakin menghendaki kejelasan dari pihak pemerintah pusat di jakarta.

Di satu sisi, rakyat sangat mengapresiasi kehadiran UN Swisindo dan mempercayainya sebagai "dewa penebus utang" sehingga tidak lagi merasa berkewajiban membayar angsuran untuk melunasi utangnya di bank atau perusahaan leasing, meski sebagian masyarakat lainnya masih meragukan validitasnya.

Sementara di sisi lain, pihak bank atau leasing sebagai kreditur pemberi utang justru mempertanyakan legalitas lembaga dan kebenaran klaim pembayaran UN Swisindo, sehingga masih tetap mengenyampingkan informasi klaim pembayaran tersebut.

Contoh kasus, terdapat nasabah BRI Unit Sangiasseri kabupaten Sinjai atas nama Anti yang tercatat sebagai nasabah debitur aktif dan kini ditangani UN Swisindo Sulsel. Merujuk pada dokumen UN Swisindo, tim sosialisasi UN Swisindo Sulsel menyatakan utang nasabah Ani telah lunas dan tidak berkewajiban lagi membayar angsurannya.

Sementara pihak BRI setempat menafikan klaim pelunasan pembayaran tersebut dan tetap memprosesnya sesuai aturan BRI Pusat. "Kalau memang sudah lunas dibayarkan, ya mana uangnya," kata salah seorang petugas BRI setempat.

Pembicaraan antara pihak UN Swisindo pusat dengan pihak BRI Sinjai melalui sambungan seluler yang berhasil direkam wartawan, Senin (27/6/2016) pekan lalu, menyebutkan, jika pihak BRI belum paham soal pembebasan utang rakyat oleh UN Swissindo maka pihak BRI dianjurkan berkordinasi dengan pihak Bank Indonesia (BI). Dan jika belum paham juga, dipersilakan untuk menghubungi advokat UN Swissindo Yunasril Yuzar SH di nomor seluler 082121229944 terdapat di dalam dokumen UN Swissindo yang dikirim ke BRI. Dan jika masih tetap tidak menerima, disarankan untuk membuat pernyataan tertulis dicap-tandatangani diatas kertas bermeterai bahwa dokumen UN Swissindo (bukan PT Swissindo, red) tersebut adalah ilegal.

Bahkan Advokat Un Swissindo Yunasril Yuzar SH pada dinding akun facebooknya, 2 Juli, menulis, "................ cek ke BI atau Swissido atas kebenaran informasi Pembebasan Beban Utang, Swissindo resmi bebaskan utang rakyat tanggal 4 februari 2016, dengan menyebutkan account dan nilai dan World Bank, ga mungkin main-main, Kejahatan International dgn membawa-bawa logo UNO dan World Bank, nyatanya Swissindo sudah banyak mengeluarksn surat dan data, serta membawa-bawa nama Pentagon, CIA, FBI, Seato, Nato, Non Blok suatu hal bodoh kalau Swissindo main-main, apa untungnya......."

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa UN Swisindo menjamin eksistensi dan validitas informasi yang dikeluarkannya. Bahkan mempertanyakan kemana uang UN Swissindo itu.

"Jangan salahkan kami kalau kami bersama rakyat menuntut BI untuk tranparan. Uang yang dimaksud Swissindo kemana, dan siapa yg menggelapkan. NKRI akan hancur atas ulah para koruptor," masih tulisan Yunasril Yuzar SH pada dinding akun facebooknya itu.

Namun tampaknya, pihak bank enggan melakukan koordinasi yang dimaksudkan itu, sebab selain lembaga UN Swisindo tidak dikenal sebelumnya, juga syarat dan tata cara pelunasan kredit yang berlaku disesuaikan dengan akad perjanjian yang masing-masing pihak (kreditur dengan debitur) tandatangani, dan pelunasannya bukan dipihak-ketigakan.

Selain itu, pihak otorisasi jasa keuangan (OJK) Makassar pun tampaknya kabur soal keberadaan UN Swissindo. "Kalau boleh tahu, domisili hukumnya dimana dan sumber dananya dari mana ya?," tanya Kepala Bagian Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Makassar, Norma Sita, kepada La Ceni Kalean yang mengisyaratkan bahwa lembaga keuangan Swissindo merupakan hal yang baru bagi pihak OJK Makassar.

Wakil Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulsel, Andi Baso Tenrigowa, berkomentar, secara logika tidak mungkin pihak UN Swissindo begitu berani membawa nama internasional untuk menyebarkan informasi sesat dan klaim pembayaran yang bohong jika sekiranya UN Swissindo tersebut adalah ilegal.

Namun tidak mungkin juga pihak perbankan mengabaikan UN Swissindo jika sekiranya klaim pembayaran pelunasan utang rakyat oleh UN Swissindo adalah benar adanya, sebab pihak bank selalu berupaya menghindari terjadinya kredit macet.

"Jadi pemerintah harus turun tangan mengambil sikap jujur dan transparan menjelaskan kepada rakyat agar UN Swissindo tidak secara terus menerus menuai pro kontra menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat," pungkas aktivis LSM besutan Jend Polisi (Purn) Dai Bachtiar itu. (*)

Laporan: Syamsul Bahri.
Editor: Iskandar.