Beberapa bulan lalu, Direktur Utama (Dirut) PDAM Sinjai, Suratman SE, melakukan sosialisasi Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum PDAM di aula kantor Kecamatan Tellu Limpoe dihadiri sejumlah warga.
Ketika itu Suratman menyebut aliran air PDAM di kecamatan Tellu Limpoe mengalir lancar dan tidak ada keluhan.
Hal itu hingga sekarang masih menggelitik sebab menyelisihi fakta lapangan yang menyebutkan kondisi sebaliknya.
Meski PDAM Sinjai pernah disorot oleh media ini sekitar tiga bulan lalu ihwal layanan yang mengecewakan (baca: Sulit Dipercaya, Jika Air PDAM Lancar di Tellulimpoe http://www.komandoplus.com/2017/02/sulit-dipercaya-air-pdam-lancar-di.html), namun hingga sekarang kondisi itu masih tetap bertahan. Diperparah dengan adanya indikasi pungutan liar sambungan baru meteran air yang menyertainya.
Selain soal layanan kelancaran aliran air, ihwal issu layanan pemasangan sambungan gratis juga menjadi polemik yang tidak berkesudahan.
Sebagaimana dikemukakan oleh seorang aktivis Yayasan Lembaga Pers Sulawesi Selatan (YLPS2), Umar Yudirma, yang ditemui di rumahnya di desa Saotengah mengaku, belakangan ini pihaknya menerima sejumlah keluhan warga masyarakat maupun kepala desa setempat yang mempertanyakan kebenaran informasi yang menyebut gratis, ada pula yang menyebutkan sebaliknya. Sebab lain yang dijelaskan Suratman SE, lain pula yang terjadi di lapangan bahwa warga tetap mebayar biaya pemasangan sambungan baru meter air.
Aktivis lainnya, Andi Umar Tahir, mengutip perkataan yang dikemukakan oleh Dirut PDAM yang menyebutkan gratis biaya pemasangan sambungan baru meter air, namun faktanya di dusun Kambuno Desa Kalobba, warga membayar sekitar Rp 1 juta hingga 2 juta diluar pembayaran Rp 300 ribu yang sudah ditetapkan. Diperberat lagi dengan kebijakan pencabutan atau pemutusan sambungan ketika terjadi tunggakan pembayaran rekening air.
Menanggapi kondisi itu, kedua aktivis itu menduga kuat terjadinya praktek pungutan liar (Pungli) baik di lingkup IKK Tellumpoe maupun di lingkup PDAM Sinjai sendiri.
Ihwal tersebut dijelaskan oleh Dirut PDAM Sinjai, Suratman SE, bahwa kegiatan pengadaan fasilitas air minum oleh Dinas Tata Ruang memang gratis. Tetapi kegiatan pengelolaannya oleh PDAM tidak gratis.
Hal itu dipertegas oleh PPK Dinas Tata Ruang Sinjai, Sabri ST, yang menegaskan bahwa kalau program di Tata Ruang memang gratis, namun di program PDAM tidak gratis. Meski begitu, pemerintah setempat akan memberi subsidi dalam hal seperti biaya admistrasi dan lain-lain.
Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan ESDM kabupaten Sinjai yang mengemban salah satu fungsi perlindungan konsumen diharapkan kepeduliannya. Namun sayangnya, kepala dinas, Drs. Akbar, M.Si, walau beberapa kali hendak dihubungi tidak berhasil sebab terkesan enggan ditemui wartawan dengan berbagai alasan yang dikemukakan melalui stafnya.
Kini warga masyarakat khususnya pelanggan PDAM di kecamatan Tellulimpoe dan dusun Kambuno Desa Kalobba berharap anggota DPRD setempat turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian polemik tersebut. (Sambar)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !