Pengnjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel |
Mereka selain melakukan orasi secara bergantian, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "GERAKAN AKTIVIS PEDULI PENDIDIKAN 'STOP DIKRIMINASI PENDIDIKAN DI SULSEL'".
Dalam aksi itu mereka membacakan pernyataan sikapnya bertema STOP DISKRIMINASI PENDIDIKAN DI SULSEL berisi :
1. Tolak Kebijakan MENDIKBUD perihal pemblokiran sementara bantuan pendidikan untuk Sul-Sel.
2 Mendukung kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-sel.
3. Perketat pengawasan kepala sekolah yang diduga menjadi kontraktor.
4. Mendesak DPRD Provinsi untuk menyatakan sikap dan mengambil tindakan terkait keputusan Mendikbud perihal pemblokiran sementara bantuan pendidikan untuk Sulsel.
5. Mendesak presiden Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud karena kami anggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Akhirnya pengunjuk rasa diterima oleh Ir. Irwan Hamid dari Komisi-E Fraksi Ummat Bersatu. Dalam tanggapannya, Irwan Hamid menyatakan terkait masalah kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan yang akan memblokir anggaran pendidikan itu hanya wacana saja.
Rencananya besok Selasa (14/2/2017) pukul 10.00 wita komisinya akan mengundang pihak dinas pendidikan Sulsel untuk membahas masalah tersebut. Kemudian esoknya Rabu (15/2/2017) akan ke Jakarta membawa hasil pertemuan besok.
"Mengenai anggaran khusus yang 175 miliar rupiah itu kebijakan mentri keuangan dan DPR, dan kementrian pendidikan tdk punya kewenangan untuk memblokir soal anggaran tersebut. Dan kami mengundang perwakilan dari peserta aksi untuk hadir pada acara pertemuan komisi E dengan Kadis Pendidikan Sulsel," pungkas Irwan. (*)
Laporan: Nurdin Silo.
Editor: Iskandar.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !