Perak Minta Dirlantas Buka Akses Layanan Nomor Kendaraan

MAKASSAR – KOMANDOPLUS : Warga masyarakat Sulsel pemilik kendaraan roda dua atau roda empat khususnya di Makassar kini mulai merasakan kerisauan menyusul kebijakan Dirlantas Polda Sulsel menghentikan pelayanan permintaan nomor plat pilihan bagi kendaraan bermotor.

Seorang pemilik kendaraan mobil menyatakan kerisauannya soal tertutupnya akses untuk pelayanan permintaan nopol pilihan tersebut.

“Sekarang kita tidak dilayani lagi untuk permintaan nomor pak,” aku seorang warga yang bermaksud mengajukan permintaan nomor kendaraan yang ditemui di Samsat Makassar, Senin (2/6/2014).

Disiarkan salah satu media online, Dirlantas Kombes Pol. Triwarno Atmojo, mengatakan akan membenahi sistem administrasi di jajaran Ditlantas Polda Sulsel secara perlahan, termasuk di sejumlah Samsat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.

“Kita benahi pelan-pelan agar bisa lebih baik. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik dan bisa dieliminir pungutan liar,” ungkap Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Triwarno Atmojo di ruang kerjanya, Rabu 28 Mei lalu.

Kebijakan penghentian layanan nopol kendaraan oleh pihak Ditlantas Polda Sulsel itu bermula saat Ditlantas Polda Jawa Timur dan Ditlantas Polda Metro Jaya dihebohkan dengan berita tertangkapnya oknum karena diduga melakukan praktek pungli soal penomoran kendaraan.

Sementara itu, Ketua LSM Peduli Rakyat (Perak), Muh. Rum Hehamahua, menanggapinya dengan mengatakan yang lebih perlu dibenahi di Ditlantas adalah pengelolaan BPKB yang diduga sarat dengan praktek pungli, serta kelangkaan material plat nomor yang masih terjadi.

“Praktek pungli yang nyata di Ditlantas itu adalah di bagian BPKB yang “serumah” dengan kantor Dirlantas, serta kelangkaan material plat nomor yang masih terjadi. Kenapa pelayanan permintaan nomor di kantor Samsat yang bukan persoalan mendesak justru itu yang dihentikan,” sorot Rum.

Rum mengaku memahami kebijakan Dirlantas menghentikan layanan permintaan nomor plat kendaraan itu karena kekuatiran sebagaimana kejadian di Jatim dan Metro DKI.

“Tapi khan tidak perlu takut secara berlebihan seperti itu. Terlebih selama ini soal pelayanan nomor plat kendaraan di kantor Samsat se Sulsel tidak ada masalah,” ujar Rum.

Rum berharap agar warga masyarakat tetap diberi kesempatan untuk memperoleh layanan permintaan nomor kendaraan sesuai pilihannya.

Harapan senada dikemukakan Ketua Komnas Pengawasan Aparatur Negera (Komnas Waspan) RI, Drs. Sjaffry Syamsoeddin, mengatakan setuju jika Dirlantas memberi layanan permintaan nomor-nomor tententu kepada masyarakat sepanjang sesuai koridor.

“Sepanjang tidak menyalahi aturan sebaiknya dibuka. Berikan kembali kesempatan itu kepada masyarakat untuk menikmati nomor kesukaannya melekat pada kendaraannya,” pungkas Sjaffry. (isk)