Ketua KSPI Sulsel: Pekerja Jangan Pelihara Sakit 'Ginjal'

Drs. H. Jawarman SH, M.Si,M.Pd

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan, Drs. H. Jawarman SH, M.Si,M.Pd, mengatakan kalangan pekerja hendaknya tidak memelihara sikap malas dalam melaksanakan tugas pekerjaannya di tempatnya bekerja sementara dia ingin agar gajinya dinaikkan.

Jawarman mempelesetkan sikap malas bekerja itu dengan istilah "sakit ginjal' yang maksudnya gaji ingin naik tapi kerjanya lamban. "Pekerja hendaknya tidak memelihara sakit ginjal, yakni gaji ingin selalu naik tapi kerjanya lamban," sindirnya.

Hal itu dia katakan saat memberi sambutan pada pelantikan pengurus unit kerja (PUK) serikat pekerja FARKES Rumah Sakit Islam Faisal di Makassar, Rabu (13/4/2016). 

Selain itu Jawarman berharap, pihak perusahaan hendaknya tidak memandang serikat pekerja itu sebagai musuh pengusaha sebab pekerja dengann serikat pekerjanya dan pengusaha dengan perusahaannya adalah mitra. "Tidak ada perusahaan yang bisa maju tanpa kehadiran pekerja sebagai penggeraknya," ujarnya.

Prof. dr. H. Syarifuddin Wahid PhD, Sp.pa(K),

Sementara Direktur Utama RS Islam Faisal, Prof. dr. H. Syarifuddin Wahid PhD, Sp.pa(K),  mengatakan dengan aktifnya serikat pekerja merupakan asset bagi rumah sakit. Dia mengibaratkan antara manajemen organisasi rumah sakit dengan serikat pekerja sebagai otak dengan otot. Manajemen sebagai otak dan pekerja sebagai otot.


Manajemen selalu memikirkan kepentingan organisasi tapi kalau tidak didukung oleh pekerja yang mengapikasikannya maka kebijakan itu tidak menghasilkan apa-apa.


"Kalau otak baik tapi ototnya lumpuh itu juga tidak baik. Jadi otak harus baik dan otot juga harus baik. Institusi ini agar terpelihara dengan baik. Sebab institusi ini milik kalian," ujarnya.

Hadirman

Sedangkan Kadisnaker Kota makassar diwakili Sekretaris Dinas, Drs. Hadirman, mengatakan dengan terbentuknya serikat pekerja maka beban Disnaker menjadi berkurang sebab serikat pekerja dapat menjadi perpanjangan tangan Disnaker dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan aturan ketenagakerjaan.


Hadirman menegaskan perlunya perusahaan memiliki syarat-syarat kerja yang menjadi acuan dalam hubungan industrial yang didalamnya mengatur masing-masing hak dan kewajiban.

"Jika hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi maka tidak akan muncul masalah." pungkasnya. (is)