KHL Sulsel 2016 Mulai Disusun

Kadisnakertrans Sulsel, Simon S. Lopang (kiri)

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Kebutuhan hidup layak yang lazim disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pekerja lajang untuk dapat hidup lebih layak.

Di Sulawesi Selatan (Sulsel), KHL tahun 2016 sudah mulai disusun, yang ditandai dengan diselenggarakannya workshop penyusunan kebutuhan hidup layak 2016 oleh UPTD BP2JKPK Disnakertrans Sulsel yang dibuka oleh Kepala Dinas Simon S. Lopang SH, MH di hotel Grand Palace Makassar, Kamis (18/2/2016).

Dalam sambutannya, Simon mengatakan walaupun tidak secara implisit, KHL tidak lagi dijadikan dasar dalam menetapkan UMP dan UMK karena adanyan formula yang ditetapkan di dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 yakni dengan menggunakan inflasi dan pendapatan domestik bruto (PDB), namun hakekatnya inflasi tersebut sesungguhnya gambaran dari harga-harga dari kebutuhan pekerja sebagaimana yang tertuang di dalam KHL.

"Dengan demikian, KHL masih tetap sebagai dasar dalam penetapan UMP dan UMK sebagai yang diamanatkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," kata Simon.

Simon berharap munculnya masukan terkait kemungkinan adanya komponen KHL tambahan yang dapat dihimpun untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian, sebab tahun 2020 mendatang item KHL yang 60 yang diatur di dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 itu akan dikaji atau ditinjau ulang.

Sementara itu, PP Nomor 78 Tahun 2015 tersebut masih terdapat perdebatan dan menuai pro kontra sebab hingga saat ini sejumlah kalangan serikat pekerja menyatakan menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 tersebut.

Workshop penyusunan kebutuhan hidup layak 2016 tersebut diikuti peserta dari unsur serikat pekerja, pengusaha (Apindo), Dewan Pengupahan kabupaten/kota, dengan manghadirkan nara sumber dari kalangan pakar yakni DR. Hasbir Paserangi dari Unhas dan DR. Sabri Hasan dari UMI. (is)