Proyek Jembatan Tello (foto: online24.com) |
Hal tersebut menimbulkan tanda tanya oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Wakil Ketua DPD Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulawesi Selatan, Andi Baso Tenri Gowa, yang mempertanyakan ihwal tersebut.
"Kami hanya mempertanyakan kredibilitas panitia lelang proyek pada BBPJN XIII Makassar, kenapa bisa meloloskan perusahaan yang tidak profesional dan tidak tepat waktu dalam mengerjakan proyek. Saya curiga jika panitia bermain mata dengan para kontraktornya sehingga memenangkan perusahaan tersebut di pelelangan tender proyek," ujarnya.
"Ini perlu diusut, dan diharapkan kepada pak Menteri Pekerjaan Umum dan Irjennya agar segera melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa proyek yang dikelola tersebut untuk turun memeriksa. Itu dimaksudkan untuk mencegah atau menertibkan terjadinya ptaktek bagi-bagi proyek sehingga terjadi nepotisme yang berpotensi terjadinya korupsi sehingga dapat menimbulkan kerugian negara yang cukup besar," pungkasnya.
Andi Baso mengungkapkan, diantara proyek tersebut yakni proyek jembatan Tello dibangun dan rencananya akan diresmikan bertepatan pada peringatan HUT Sulsel ke 348 bulan Oktober 2017 yang lalu, namun meleset, dan pihak kontraktor pelaksana berjanji untuk menyelesaikannya pada bulan Desember. Ternyata hingga jelang akhir Desember 2017 masih juga belum selesai.
Kepala Satker BBPJN VI Makassar, Amin Hamid, menyatakan optimismenya bahwa pada Desember 2017 akan merampungkan proyek jembatan tersebut.
"Alhamdulillah, progres proyek jembatan Tello sudah masuk sembilan puluh persen," ujar Amin Hamid seperti dirilis oleh salah satu media online.
Namun ternyata proyek jembatan Tello yang menelan anggaran Rp 3,4 milyar itu dengan ukuran lebar 5,4 meter panjang 60 meter hingga berita ini naik posting perkembangannya belum mencapai delapan puluh persen dan berdampak timbulnya kemacetan lalu lintas.
Sementara aktivis lembaga besutan Jend. Pol (Purn) Dai Bachtiar itu mengaku mengantongi data yang dapat dipertanggungjawabkan salah satunya yakni proyek jembatan penghubung Sinjai-Kajang, namun tidak bermaksud mengungkapkannya ke publik .
"Data-data terkait proyek tersebut tidak kami release dalam pemberitaan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun akan kami laporkan langsung ke pihak Kementerian PUPR di Jakarta," tutupnya. (tim)
____________________
Alamat Redaksi: Markas Kodim 1408/BS Lt. 2 Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 081342377788 - 085355426133 Makassar Sulsel. Wartawan media komandoplus.com dibekali dengan kartu pers yang masih berlaku disertai Surat Tugas.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !