Anggota DPR: Kenaikan Harga BBM Memberatkan Buruh

JAKARTA - KOMANDO Plus : Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diterapkan dengan awal bulan April nampaknya tinggal menghitung hari. Pengaruh Kenaikan akan sangat terasa untuk para Buruh.

“Kenaikan BBM akan sangat dirasakan oleh kalangan buruh nasional kita, perjuangan mereka kemarin untuk menaikkan upah minimumnya terasa sia-sia,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Rabu kemarin.

Herlini mengatakan daya beli buruh yang diharapkan naik pasca kenaikan UMK kemarin seperti tercabik-cabik akibat kenaikan harga BBM. Sebanyak 46 Komponen KHL dalam Permenaker 17/2005 sudah otomatis akan naik nominal harganya.
“Contoh sederhananya seperti harga sandang, pangan, sewa kamar pasti dan lain-lainnya pasti akan naik, sedangkan revisi komponen KHL untuk menyesuaikan harga komponen tersebut dilakukan pada akhir tahun,” kata Politisi PKS ini.

Kenaikan harga BBM kata Herlini juga dapat berakibat naiknya biaya produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga membebankan kenaikan biaya produksi tersebut kepada pekerja seperti menunda pembayaran gaji, memotong gaji atau mengurangi jumlah pekerja.

Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertras) untuk menghimbau Apindo agar tidak melakukan hal-hal tersebut kepada karyawannya akibat dampak kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor Industri.

Herlini meminta pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dampak dari kenaikan harga BBM yang nyata-nyatanya berdampak luas pada masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kalangan buruh ini.
“Jelang Kenaikan BBM ini saja harga obat generik ditetapkan naik 6 sampai 9 persen oleh Kemenkes salah satu alasannya adalah akibat kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Masih ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain menaikkan harga BBM bila Pemerintah mau kreatif dan tidak selalu mencari solusi yang paling mudah seperti melakukan penghematan anggaran dengan melakukan diet ketat untuk tidak belanja hal-hal yang tidak penting, memaksimalkan pendapatan pajak agar tidak bocor dan lain-lainnya.

“Asal ada, good will saja dari pemerintah untuk tidak perlu menaikkan harga BBM,” pungkasnya. (tribunnews.com)