Aktivis Pers Dan LSM Pertanyakan Pengelolaan Bansos, Dinas Sosial Bungkam

Pengelolaan dana proyek bantuan sosial untuk masyarakat bernilai Rp 1 Milyar lebih dari dana APBN tahun 2010, dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) tahun 2011 dicurigai terjadi penyimpangan sehingga dipertanyakan oleh kalangan Pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun pihak Dinas Sosial Provinsi Sulsel tampaknya memilih sikap bungkam.

MAKASSAR – KOMANDO Plus : Pemberitaan salah satu media cetak yang terbit di Kota Makassar yang mempertanyakan dua jenis kegiatan proyek pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin bernilai lebih Rp 1 Milyar, dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) tahun 2011 yang dicurigai terjadi penyimpangan cukup menarik perhatian kalangan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sejumlah wartawan dan aktivis LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Media dan LSM (FK-LMLSM) menindak lanjuti pemberitaan tersebut dengan meminta klarifikasi kepada kepala Dinas Sosial Prov. Sulsel.

Melalui suratnya bernomor 086/FKLM/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 prihal Klarifikasi untuk transparansi informasi ditandatangani oleh Tim Klarifikasi, Nasution Jarre, yang ditujukan kepada kepala Dinas Sosial Prov. Sulsel meminta kesediaan kepala dinas untuk memberikan penjelasan atau rincian pelaksanaan kegiatan proyek yang dimaksud untuk tindak lanjut uji petik lapangan guna menghindari terjadinya kesimpangsiuran informasi sekaligus untuk memberikan informasi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas atau publik.

“Kami ingin membantu memperjelas apa yang diberitakan koran itu sehingga kami minta penjelasan sebagai klarifikasi untuk selanjutnya kami akan lakukan uji petik di lapangan. Sehingga bisa diperoleh informasi yang akurat untuk diketahui oleh masyarakat luas khususnya warga Sulsel sebagai informasi pembangunan,” kata Nasution Jarre yang juga sebagai aktivis dari Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara RI (Komnas Waspan RI).

Namun hingga berita ini diposting, jawaban tertulis dari pihak Dinas Sosial Sulsel belum juga ada diterima oleh FK-LMLSM.

Keengganan pihak Dinas Sosial Sulsel untuk memberikan jawaban tertulis sebagai penjelasan, semakin menumbuhkan kecurigaan pihak FK-LMLSM bahwa kedua proyek yang dikelola oleh Bidang Pemberdayaan melalui Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin bernilai milyaran rupiah pada kantor dinas tersebut dalam pengelolaannya mengalami penyimpangan.

FK-LMLSM mencium ada indikasi penyimpangan sehingga berharap pihak kejaksaan menindaklanjuti masalah ini demi tercapainya program percepatan pemberantasan korupsi di dalam wilayah RI. (Isk)