Buntut Kenaikan TDL, PLN Sulselbar Sasaran Demo

Massa di depan PLN Sulselbar Jl. Hertasning Makassar

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Pasaca dinaikkannya tarif dasar listrik (TDL) per 1 May 2017 oleh pemerintah, sejumlah kalangan melakukan aksi unjuk rasa memprotes kenaikan TDL itu sebab dinilai kebijakan tersebut diberlakukan ditengah himpitan ekonomi rakyat sehingga hal itu dirasakan semakin menambah penderitaan rakyat.

Di Makassar, sedikitnya tiga puluh lima orang aktivi mahasiswa yang bernaung dibawah Gerakan Taat Regulasi (Getar Indonesia) dipimpin, Syamsumarlin, menggelar aksi unjuk rasa di dua titik yakni di bawah jembatan fy over jalan Urip Sumoharjo Makassar kemudian lanjut di depan kantor PT PLN Wilayah Sulselbar jalan Hertasning kota Makassar memprotes kenaikan TDL, Selasa (9/5/2017).

Mereka melakukan orasi bergantian menggunakan pengeras suara megaphone diatas mobil yang dijadikannya panggung orasi.
Selain itu, mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Gerakan taat regulasi tolak kenaikan TDL, evaluasi kinerja PT PLN (Persero) Sulselbar yang marak menimbulkan permasalahan dan merugikan rakyat dan konsumen".

Dalam pernyataan sikapnya, Getar Indonesia dengan tegas menolak kebijakan pemerintah bersama PT. PLN (Persero) atas kenaikan TDL yang akan semakin menyengsarakan kelangsungan hidup masyarakat.

Selain itu, meminta kepada General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar untuk transparan tentang perhitungan per KWH tagihan listrik dan biaya beban rekening listrik. Dan segera mengevaluasi seluruh kebijakan di wilayah kerjanya yang banyak melanggar ketentuan ketenagalistrikan.

Tuntutan lainnya, mengecam tindakan sepihak oleh pihak PLN yang melakukan pemadaman listrik namun tidak menunaikan kewajiban tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan barang-barang elektronik akibat pemadaman listrik milik pelanggan.

Mengecam tindakan sewenang-wenang pihak pegawai PT. PLN (persero) Wilayah Sulselbar yang melakukan penertiban dan pencabutan instalasi jika ditemukan kilometer pelanggan yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dicurigai ada indikasi tindak pidana pencurian.

Meminta GM PT. PLN (persero) Wilayah Sulselbar untuk menghentikan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang marak merugikan konsumen. Dan meminta secara tegas untuk mengevaluasi kontrak dengan pihak ketiga terkait penggunaan tenaga kerja pemasangan instalasi listrik dan penertiban yang kerap merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku serta sarat dengan praktek pungutan liar (Pungli) terhadap konsumen pengguna tenaga listrik.

Massa pengunjuk rasa tersebut menutup pembacaan tuntutannya setelah dengan hormat meminta kepada General Manager (GM) PT. PLN (Persero) wilayah Sulselbar untuk segera mundur dari jabatannya jika tidak mampu bersikap tegas menyelesaikan permasalahan ketenagalistrikan di wilayah kerjanya.

Siang pukul 12.15 wita massa pengunjuk rasa bergerak meninggalkan Fly over menuju kantor PLN wilayah Sulselbar jalan Hertasning melakukan hal serupa berorasi bergantian dan membacakan tuntutan yang sama.

Menyikapi aksi itu, sejumlah perwakilan massa diterima oleh Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Aris Suwardyanto, di ruangan media centre.

Arus menjelaskan, tidak semua kebijakan ada di PLN antara lain soal tarif. "Tarif itu adalah wewenang pemerintah," ujarnya.

Penjelasan lainnya, pendapatan Sulselbar sama, artinya bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik sampai saat ini. Dan subsidi tetap diberikan pada mereka yang tidak mampu.

"Kami sudah menyediakan media untuk memberikan penjelasan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penjelasan biaya tarif listrik. Apabila ada pelanggaran PLN di lapangan mohon dilaporkan dan kami tidak akan segan-segan menindak petugas yang melanggar tersebut. Selain itu, mitra kami cukup banyak sehingga kami setiap hari konsen terhadap itu dan bantuan mahasiswa merupakan masukan buat kami," terang Aris.

Untuk pemadaman secara bergilir, sambungnya, merupakan sebuah langkah untuk mempersiapkan pasokan diakhir tahun akibat musim kemarau karena di musim kemarau PLN Poso tidak beroperasi.

Aris juga menegaskan, pengguna listrik yang apabila ditemukan menggunakan listrik tidak sesuai aturan maka akan ditindak tegas. Soal pemutusan sambungan PLN, pihaknya tiap hari menerima pengaduan, dan apabila pengaduan sudah diterima maka pihaknya konsisten akan menidaklanjuti.

"Percayalah bahwa kami bekerja tidak sewenang-wenang karena kami juga diawasi oleh KPK, Kejaksaan dan lain-lain," pungkasnya, diikuti massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. (*)

Laporan: Ilo.
Editro: Iskandar.