 |
| Agus Toniman (kiri) |
Meskipun dicantumkan dalam pengantar nota keuangan negara tersebut, namun substansinya tidak sesuai dengan harapan kaum buruh, unjuk rasa “Monas” itu tetap dilakukan.
Prihal itu menjadi agenda yang dibahas dalam sosialisasi Jaminan Sosial, Tolak Upah Murah (Jamsostum), dan Outsourching oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Restoran Pualam Makassar, Sabtu (13/4).
Menurut Vice President KSPI, Agus Toniman, dari Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, Media, dan Informasi (SP-PPMI) didampingi Didi Suprijadi dari PGRI, jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus dilaksanakan oleh pemerintah per 1 Januari 2014 mendatang.
Selain itu, tambah Didi Suprijadi, ada tiga issu utama yang akan diusung hingga Agustus mendatang. Yakni revisi Perpres No 12 Tahun 2013, revisi PP No. 101 Tahun 2012, dan tolak Upah Murah (TUM). Tahapan penyampaian aspirasinya akan digelar masing-masing pada tanggal 10 April, 1 May, dan 16 Agustus 2013 mendatang.
Ke tiga issu tersebut akan digaungkan secara bertahap. “Dan jika semua tahapan penyampaian aspirasi buntu, maka jalan terakhir adalah aksi unjuk rasa secara besar-besaran serentak berupa mogok nasional,” tandasnya.
Sementara itu, KSPI perwakilan Sulsel akan menggelar aksi serupa menyikapi rencana KSPI Pusat.
Ketua KSPI Sulsel, Jayadi M. Thaha, didampingi Sekretaris Nasir Muhiddin, mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa turun ke jalan pada tahapan-tahapan itu.
“Selain kaum buruh, kalangan mahasiswa dan LSM juga akan turun membantu melakukan aksi sebab yang kita perjuangkan adalah bukan hanya kepentingan kaum buruh melainkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, yakni jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,” tegas Jayadi.
KSPI menaungi sembilan federasi buruh se Indonesia yang terstruktur dari pusat hingga daerah, yakni FSPMI, FSP KEP, PGRI, FSP Parkes reformasi, Aspek Indonesia, FSP Kahutindo, FSP ISI, FSP PPMI, dan FSP PAR Reformasi. (isk)
