Tidak Seimbang, Pengawas Ketenagakerjaan Dengan Perusahaan

MAKASSAR - KOMANDO Plus : Pengawasan terhadap perusahaan di Sulawesi Selatan (Sulsel) bisa dipastikan belum dapat berjalan secara efektif disebabkan kondisi jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan dengan perusahaan yang akan diawasi tidak seimbang.

Hal itu diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Drs Saggaf Saleh MH, saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Norma Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Hotel Grand Palace Makassar, Senin (3/9).

Saggaf Saleh mengatakan, jumlah perusahaan di Sulsel saat ini 10.976 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 175.441 orang. Sementara jumlah pegawai pengawas hanya 52 orang dan diantaranya 14 orang yang menduduki jabatan struktural.

"Bila pengawas non struktural dibebani pemeriksaan 8 perusahaan perbulan, maka dalam setahun maksimal pemeriksaan hanya dapat dilakukan terhadap 3.648 perusahaan. Dengan demikian terdapat 7.328 perusahaan yang tidak terjangkau pegawai pengawasn," ujar Saggaf.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut, yakni memacu peningkatan kualitas pegawai dalam hal pengawasan ketenagakerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Saggaf menambahkan, selama tahun 2012 di 24 kabupaten/kota se Sulsel ditemukan 363 perusahaan melanggar. Pelanggaran terbanyak adalah terhadap norma jamsostek dan norma pengupahan, serta norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Terhadap pelanggaran itu umumnya pihak perusahaan pelanggar menggunakan alasan ketidak-mampuan perusahaan.

"Alasan yang demikian ini tentunya hanya dapat dibuktikan jika pengawas memiliki kemampuan membaca dan menganalisa cash flow dan neraca perusahaan," tambah Saggaf.

Bimtek tersebut diikuti 30 orang pegawai pengawas ketenagakerjaan se Sulsel untuk selama dua hari. (isk)