LCKI Minta KPK Pantau Proyek di Sulsel

Salah satu proyek pembuatan jalan beton tanpa tulang di kabupaten
Gowa Sulawesi Selatan. Gambar diambil di samping pekuburan Dato
Ri Pagentungan saat jalan tersebut hendak dilakukan pengecoran.
Sekarang jalan beton tersebut sudah digunakan oleh masyarakat.

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) belakangan ini yang menciduk sejumlah petinggi birokrasi maupun politisi karena diduga terlibat korupsi mendapat apresiasi dari kalangan LSM di Makassar Sulawesi selatan (Sulsel). Namun disayangkan sebab hanya di tingkat elit saja yang kebanyakan dipantau.

Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) besutan jend Pol (Purn) Dai Bachtiar pengurus DPD Sulsel yang menyorot prihal itu.

Wakil Ketua LCKI Sulsel, Andi Baso Tenri Gowa, saat jumpa pers, Kamis (6/9/2018), di salah satu warkop di kabupaten Gowa mengungkapkan apresiasinya terhadap kegigihan KPK dalam memberantas korupsi dan berhasil menciduk sejumlah elit.

Terakhir yang dipantau, yakni KPK menciduk Idrus Marham yang diketahui sebagai mantan menteri sosial RI dan politisi Partai Golkar, serta puluhan anggota dewan di kota Malang turut 'disikat' karena dugaan korupsi berjamaah.

Menurutnya, KPK layak didukung dan harus terus didorong untuk tetap gigih dalam memberantas korupsi. Sebab korupsi itulah salah satu penyebab terpuruknya ekonomi masyarakat.

"Tapi jangan hanya semata-mata membidik kalangan pejabat birokrasi dan politisi saja, sebab oknum pengusaha swasta penyebab para elite berani melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara," ucap Andi Baso.

Dia menyinggung sinyalemen adanya praktek kolusi-korupsi-nepotisme (KKN) di wilayah Sulsel, khususnya terkait dengan pelaksanaan proyek infrastruktur bernilai milyaran rupiah yang tersebar di Sulsel seperti di kota Makassar, kabupaten Gowa, Tana Toraja, dan beberapa kabupaten lainnya di Sulsel.

"Seperti proyek infrastruktur pembuatan jalan,pengaspalan,betonisasi dan jembatan di Sulsel, kontraktor pelaksananya diketahui itu-itu saja orangnya walau nama perusahaannya berganti. Sehingga kontraktor lainnya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sejenis," kata dia.

"Dan kontraktor yang tidak termasuk dalam lingkaran orang tertentu, akan mengalami kesulitan untuk dapat memenangkan tender. Kalau pun dapat memenangkan tender, maka akan ada upaya yang menjadi alasan untuk menggugurkan kontraktor pemenang tender tersebut. Ini ada apa," tambahnya heran.

Ditanya siapa saja kontraktor yang dia maksudkan itu, Andi baso enggan membeberkannya. Dia hanya mengaku sedang mengumpulkan tambahan bukti untuk selanjutnya dikirim ke KPK, tapi yang jelas kontraktor tersebut menguasai proyek di Kab Tana Toraja, Kab Gowa, Makassar dan Sulbar

Salah seorang kontraktor yang enggan disebut dirinya saat ditemui membenarkan sulitnya mendapatkan pekerjaan proyek jika tidak termasuk di dalam kelompok orang-orang tertentu.

"Kita memang sulit mendapatkan pekerjaan proyek jika tidak dekat dan akrab dengan orang tertentu (Kepala Balai/Dinas, Satker, PPK dan Panitia Proyek-red). Dan di dalam kelompok orang tertentu itu berlaku aturan non teknis yang terkadang kita pengusaha sulit menghindari penurunan kualitas pekerjaan," ujar kontraktor itu.

Sementara itu, menurut pantauan di beberapa tempat pengerjaan jalanan beton ditemukan adanya pengejaan jalan beton yang tidak diketahui apakah jalan beton tersebut bertulang atau tidak. Terlebih kantor direksi kit proyek tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya. (*)

Laporan/Editor: Iskandar.
____________________

Alamat Redaksi: Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 085395591962 - 081342377788 - 085255426133 Makassar Sulsel. Pem Red/Pen Jab: Andi Iskandar. WA App. Android: 085395591962. Web: http://www.komandoplus.com/ Email: redaksikomandonews@gmail.com Wartawan media online komandoplus.com dalam menjalankan tugas dibekali kartu pers yang masih berlaku.