Ke lima belas orang tersebut diantaranya berasal dari Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah tangga dan Buruh Migran (KA PPRT-BM) Sulsel, Forum Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Sulsel, Lembaga Perlindungan Anak Sulsel, JARAK, JALA PRT, Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Paraikatte, dan lainnya.
Kordinator ILO Sulsel, Rasyidi Bakry, mengatakan selain Face Book sebagai salah satu media sosial yang selama ini digunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan promosi kerja layak bagi PRT dan penghapusan PRT Anak, maka media sosial lainnya seperti Twitter juga cukup membantu untuk tujuan yang sama.
“Hampir semua pejabat utamanya pengambil kebijakan memiliki akun Twitter,” kata Rasyidi Bakry.
Sementara itu, untuk memberikan perlindungan kepada kalangan PRT yang selama ini tidak terakomodir kepentingannya di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, walau terdapat Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT yang oleh kalangan aktivis dan PRT sendiri menilai ihwal itu belum memberikan perlindungan secara maksimal, maka kalangan aktivis tersebut telah memfinalisasi draft Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel tentang Kerja Layak PRT yang orientasinya lebih menitik beratkan pada pengaturan perlindungan PRT dengan calon pengguna PRT (baca: majikan, red) pada saat pra penempatan atau sebelum PRT diterima bekerja.
Hasil pembahasan sebagai finalisasi draft Pergub tersebut kini sudah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel untuk selanjutnya akan dibahas bersama Biro Hukum Setprov Sulsel sebelum menjadi Rancangan Pergub Sulsel yang akan diajukan ke Biro Produk Hukum dan Perundang-undangan Kemendagri di Jakarta. (iskandar)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !