Kisruh Dualisme Kepemimpinan di LVRI Sulselbar

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Selain menuntut Tarsis Kodrat mundur dari jabatan Ketua MADA LVRI Sulsel, kalangan veteran pejuang RI di Sulawesi Selatan juga mendesak Ketua Umum LVRI Pusat untuk menarik SK Tarsis Kodrat sebagai PLt. Ketua MADA LVRI Sulsel, sebab hanya mengakui pengangkatan pengurus yang melalui Musda sebagai mekanisme aturan organisasi, dan menolak adanya pengurus yang diangkat tidak melalui aturan.

Sejak pengurus Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (MADA LVRI) Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Tarsis Kodrat hadir menandingi pengurus dari hasil Musda LVRI Sulsel yang diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Bachtiar, maka sejak itu pula suasana kantor MADA LVRI Sulsel menjadi kacau sebab terjadi dualisme kepemimpinan.

Aktivitas kegiatan oleh sedikitnya lima lembaga institusi yang berkantor di gedung yang dibangun oleh veteran pejuang RI sejak 22 Feberuari 1976 itu yakni MADA LVRI Sulsel, DPC LVRI Makassar, Korps Cacad Veteran RI (KCVRI) Sulsel, KCVRI Kota Makassar, dan Administrasi Veteran (Minvet) Kodam XIV/Hsn berlangsung normal, tiba-tiba berubah semrawut khususnya kesemrawutan itu dialami oleh pengurus KCVRI Sulsel dan KCVRI Kota Makassar dimana ruangan yang biasanya digunakan beraktifitas kantor tiba-tiba disulap menjadi ruangan kantor kegiatan kampus.

Sementara arsip-arsip dokumen nama pejuang cacad veteran di Sulsel dan Kota Makassar sudah berpindah tempat. Padahal gedung veteran itu peruntukannya bukan untuk dominan operasional komersialisasi kegiatan kampus melainkan untuk pelayanan kepentingan para pejuang veteran RI dan atau keluarganya.

Untuk mendapatkan dukungan pengakuan sebagai pengurus MADA LAVRI Sulsel yang sah, pengurus MADA LAVRI Sulsel yang diketuai Tarsis Kodrat pernah bertandang ke kantor gubernur Sulsel dan diterima oleh wakil gubernur (Wagub) Arifin Nu'mang.

Menanggapi adanya dua kubu pengurus MADA LAVRI di Sulsel, Wagub Arifin Nu'mang yang putra veteran pejuang RI itu menyatakan mengakui Pengurus MADA LVRI Sulsel hanya yang diangkat melalui Musda LVRI, yakni yang diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Bachtiar.

Informasi yang diperoleh, bahwa selain itu, pemecatan terhadap pengurus DPC LVRI hasil musyawarah cabang (Muscab) di daerah dilakukan oleh Ketua Pengurus MADA LVRI versi Tarsis Kodrat lalu mengangkat pengurus baru sebagai upaya untuk memperoleh dukungan jelang Musda.

Hal itulah antara lain yang memicu kalangan anggota veteran pejuang RI di Sulselbar untuk menggelar aksi protes dan unjuk rasa di gedung Veteran jalan Wr. Supratman No. 2 Makassar, Kamis baru-baru ini.

Add caption

Dalam petisi dan resolusi yang dibuat oleh kalangan LVRI Sulsel dan Barat menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 melakukan konsolidasi dan musyawarah para pimpinan cabang LVRI se Sulserbar dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan ke dalam Petisi dan Resolusi yakni:

1. Menolak Dualisme Kepemimpinan DPD LVRI Sulsel dan Barat dan hanya mengakui Brigjen. (Purn) H. Bachtiar sebagai satu-satunya Ketua DPD DPD LVRI Sulselbar.
2. Kepemimpinan Brigjen. (Purn) H. Bachtiar yang terpilih pada Musda 15 eptember 2015 di Makassar tidak dapat diutak-atik sebelum selesai masa jabatan tahun 2020 karena sudah sesuai AD/ART LVRI.
3. Kami tetap berpatokan pada hasil Keputusan Rapimda DPC LVRI se Sulselbar di Pare-Pare pada tanggal 18 Nopember 2017 dan tetap menuntut Tarsis Kodrat mengundurkan diri sebagai PLt. Ketua DPD LVRI Sulselbar, serta mendesak DPP LVRI Pusat di jakarta untuk menarik SK Tarsis Kodrat sebagai Plt. Ketua DPD LVRI Sulselbar.
4. Mengecam keras dan menolak tindakan Tarsis Kodrat yang memecat sejumlah ketua definitif DPC LVRI se Sulselbar lalu mengganti dengan pengurus atau Ketua abal-abal antara lain:
a. Ketua DPC LVRI Pare-pare.
b. Ketua DPC LVRI Tana Toraja.
c. Ketua DPC LVRI Maros.
d. Ketua DPC LVRI Bulukumba.
e. Ketua DPC LVRI Soppeng.
f. Ketua DPC LVRI Bone.
g. Ketua DPC LVRI Polman.
h. Ketua DPC LVRI Lainnya.

Agar Tarsis Kodrat meninggalkan kantor DPD LVRI Sulselbar dan menghentikan semua kegiatannya termasuk mencari dukungan dari pengurus abal-abal yang telah diangkat karena hal ini bersifat mengadu domba.

Pada bagian akhir petisi tersebut menegaskan jika Tarsis Kodrat Cs tidak segera mengundurkan diri dan menghentikan kegiatannya maka Tarsis Kodrat Cs bertanggung jawab jika timbul unjuk rasa besar-besaran untuk menghentikan ulah Tarsis Kodrat Cs.

Sementara itu, Kamis (22/3/2018), Plt. Ketua LVRI Sulsel, Tarsis Kodrat, telah berhasil menggelar Musyawarah Daerah (Musda) LVRI SULSELBAR ke-XI di hotel Ibis jln. Maipa (ballroom toraja III) dengan memilih Kolonel Jacob Pakilaran sebagai Ketua DPD LVRI Sulselbar masa bakti 2018-2023.

Sebelumnya, dua nama calon ketua yang diusung yakni Kolonel (Purn) Drs. Tarsis Kodrat MM dan Kolonel Jacob Pakilaran.

Musda versi Tarsis Kodrat tersebut selain dihadiri sejumlah peserta Musda, juga tampak hadir sejumlah petinggi TNI dan Pamen Polri, diantaranya Kasdam XIV/HSN Brigjen TNI Budi Sulistijono, Aster Kasdam XIV/HSN Kolonel Inf Toruan, Dandim 1408/BS Kolonel Kav Otto Sollu S.E, Sekertaris Minvet Letkol INF Aco Lamamma, Kompol Muhammadong mewakili Kapolda Sulsel, dan unsur pimpinan DPP LVRI. (isk)