UN Swissindo Tak Hanya Bebaskan Utang Rakyat

(Dari kiri) Haris Baginda, La Ceni Kalean, Muh. Akmal

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : UN Swissindo World Trust International Orbit yang mengaku sebagai pemegang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pemilik sejumlah nomor account di enam prime bank, bukan hanya hendak membebaskan beban utang bagi anggota TNI/Polri, PNS, serta rakyat Indonesia semata, melainkan juga akan membebaskan utang-utang negara.

Koordinator UN Swissindo UN Swissindo, La Ceni Kalean, di beberapa kali kesempatan mengungkapkan sejumlah program UN Swissindo selain program pembebasan utang rakyat.

"Pertama, pemberian jaminan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, setiap orang pemilik e-KTP akan mendapat US$ 1.200, pelajar dan mahasiswa masing-masing akan mendapat US$ 600 setiap bulan. Kedua, pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke didanai oleh UN Swissindo diberikan kepada pemerintah dan UN Swissindo yang mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Ketiga, utang negara sebesar kurang lebih Rp. 4 ribu trilyun akan dilunasi oleh UN Swissindo. Keempat, penggantian mata uang Indonesia dari rupiah menjadi Estwo (baca: Estu, red). Estwo terbagi tiga yakni Estwo nasional atau Country, Estwo antar benua atau Continental, dan Estwo International atau global." papar La Ceni.

"Kami dari Tim-13 diamanahkan oleh UN Swissindo World Trust International Orbit untuk mengumumkannya di wilayah timur yakni di Sulawesi Selatan dan selanjutnya akan diselesaikan oleh Tim Pusat di wilayah barat Indonesia," tambahnya.

"Kesemuanya itu dalam rangka terciptanya tatanan dunia baru menuju kesejahteraan umat manusia di dunia yang bermula dari Indonesia dan akan diikuti oleh 253 negara. Setelah Tim Pusat menyelesaikannya di wilayah barat kemudian mengumumkannya secara resmi maka Indonesia akan menjadi negara mercusuar dunia," tutupnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, UN Swissindo World Trust International Orbit mengaku sebagai account owner di enam prime bank sesuai SKR-BI No. 0126/81-SKR/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 dan SKR/IDR 00013 tanggal 30 Maret 2012 yang disahkan oleh Dewan Ikatan Dokumen Internasional British Royal Families Control No. 01302014-Co300 tanggal 30 Januari 2014.

Hanya saja klaim pemilikan dana tersebut secara de facto tidak diakui oleh pihak Bank Indonesia (BI), namun secara administrasi formil, pihak BI hingga sekarang tak berani melegitimasinya dalam bentuk pernyataan resmi yang tertulis. (Iskan)