BI Sulsel Bakal Didemo Lima Hari @ Delapan Jam Per Hari, Jika ..........

Korlap aksi, Muh. Akmal (pegang microfon)

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Kekesalan pihak UN Swissindo atas sikap bungkam pihak Bank Indonesia (BI) selama ini terhadap klaim dana yang berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka yakini legalitasnya, membuat BI Perwakilan Sulsel menjadi bulan-bulanan sasaran aksi demo pihak UN Swissindo di Sulsel. Pihak BI dinilai hanya berani menyatakan lisan tapi tak berani menyatakan secara resmi tertulis bahwa dokumen UN Swissindo itu adalah legal atau ilegal.

Hal itu diperparah oleh laporan pengaduannya yang melaporkan pimpinan BI Perwakilan Sulsel, dan pimpinan otoritas jasa keuangan (OJK) Sulampua ke Polda Sulsel pada tanggal 8 Agustus 2016 beberapa pekan lalu hingga kini belum ditindak lanjuti.

Atas alasan itu sehingga pihak UN Swissindo Sulsel mengagendakan melakukan aksi demo ke kantor BI di jalan Jend. Sudirman Makassar itu selama seminggu hari kerja (29/8 hingga 2/9/2016), dan setiap hari aksi damai berlangsung selama delapan jam mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 16.00 sore bersamaan saat pegawai pulang kantor.

Hari ini, Senin (29/8/2016), berlangsung hari pertama aksi damai UN Swissindo Sulsel diikuti sedikitnya seratus orang namun semakin lama semakin bertambah lantaran warga pengguna jalan raya merasa tertarik lalu singgah meramaikan aksi damai yang dipimpin La Ceni Kalean, Muh. Akmal dan Haris Baginda itu.

Salah seorang asisten direktur BI Perwakilan Sulsel sempat keluar menemui pengunjuk rasa memberi penjelasan dan menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh UN Swissindo itu adalah tidak benar, dan dana yang diklaim termasuk nomor-nomor account itu tidak ada.

"Kami telah memberikan klarifikasi baik itu kepada OJK maupun waktu bersama pimpinan OJK Regional VI Sulampua termasuk lima prime bank di acara talk show TVRI itu. Kami memberikan klarifikasi bahwa dokumen yang bapak sampaikan itu kami sudah melakukan pengecekan, itu tidak ada. Baik nomor rekening maupun dana itu tidak ada," jelasnya sembari menambahkan bahwa usai klarifikasi di acara talk show tersebut pihak Ka Bid Humas Polda Sulsel menunggu kehadiran pihak UN Swissindo Sulsel jam sembilan pagi esok harinya.

Penjelasan Asisten Direktur itu sontak membuat juru bicara UN Swissindo Sulsel, Haris Baginda, menolaknya mentah-mentah sebab menurutnya bukan seperti itu mekanismenya menjawab surat resmi.

"Tidak bisa pak, Kabid Humas tidak boleh dibawa-bawa oleh BI dan OJK. Kabid Humas Polda itu jika bertindak mengatas namakan Kapolda harus berdasarkan Sprin (surat perintah), bukan panggilan melalui media. Jadi bapak juga menjelaskan di TVRI itu ngomongnya doang aja pak. Jawab aja secara tertulis ini pak," bantah Haris Baginda sambil menunjukkan copy dokumen UN Swissindo yang minta dijawab.

Menurut Haris, keengganan pihak BI untuk membuat jawaban resmi secara tertulis dan lebih memilih menyampaikan melalui media adalah karena pihak BI menggunakan politik ekonomi dan politik hukum dan menghindari adanya gugatan dari UN Swissindo.

"UN Swissindo Sulsel akan segera berhenti demo kalau Polda Sulsel sudah memproses laporan UN Swissindo, dan BI sudah menjawabnya secara resmi dan tertulis serta semuanya sudah jelas," tambah Haris.

Sebagian pengunjuk rasa tetap bertahan ditempatnya mengikuti jadwal aksi yang mereka agendakan yakni mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 16.00 sore, terlihat menghamparkan ambal warna merah sebagai alas duduk diatas aspal depan pintu masuk utama dan menjadi penghalang bagi siapa saja yang hendak masuk.

Dalam aksi damai itu, sejenak terjadi ketegangan antara pihak pengunjuk rasa yang berada di luar pagar dengan pihak keamanan internal BI dan kepolisian yang berdiri di pagar bagian dalam area kantor BI. Aksi dorong mendorong terjadi di pagar pintu utama kantor BI sebab pengunjuk rasa menginginkan pintu utama itu ditutup rapat agar mereka yang berunjuk rasa tidak bisa masuk, dan itu awalnya diindahkan. Namun karena pihak lain yang berkepentingan untuk masuk ke kantor BI turut menjadi terhalang, sehingga polisi membukanya kembali lalu menggemboknya dengan borgol untuk tidak bisa ditutup kembali.

Diberitakan sebelumnya, pengurus UN Swissindo Sulsel telah mendeklarasikan secara resmi bahwa beban utang bagi anggota TNI/Polri dan rakyat Indonesia termasuk PNS, baik utang di bank maupun di perusahaan leasing (pembiayaan), telah lunas sejak 4 Feberuari 2016 oleh UN Swissindo di Jalan Baso Dg. Ngawing nomor 70 Allatappampang kelurahan Mangalli kecamatan Pallangga kabupaten Gowa Sulsel, Jumat (26/8/2016).

UN Swissindo berdasar pada UN Swissindo World Trust International Orbit selaku pemegang Setifikat Bank Indonesia (SBI) Account Owner di enam prime bank sesuai SKR-BI No. 0126/81-SKR/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 dan SKR/IDR 00013 tanggal 30 Maret 2012 yang disahkan oleh Dewan Ikatan Dokumen Internasional British Royal Families Control No. 01302014-Co300 tanggal 30 Januari 2014.

UN Swissindo selain mengklaim telah menitip dananya di Bank Indonesia dan 6 Prime Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Grup/Cimb, Damamon) tersebut senilai US$ 6.1 triliun dengan masing-masing nomor account 5625534534 (Bank BCA), 9930884433 (Bank Danamon), 903988487 (Bank Mandiri), 2817265352 (Bank BNI), 23413273663 (Bank BRI), 2342998377 (Bank LIPPO GROUP) sesuai Safe Keeping Receipt Nomor: 0126/BI-SKR/XI/2012, juga menunjukkan bukti berupa lembaran dokumen terbingkai yakni Sertifikat Yang Dapat Diterima yang mencantumkan tanda tangan penerimaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali SH,MH. (Iskan)