Kontraversi Soal Retibusi IMB Sebagai PAD Sinjai

Muh. Amsul A. M (pakai songkok), Ibrahim (kanan)

SINJAI - KOMANDOPLUS : Pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Sinjai tampaknya terjadi kontraversi pandangan diantara anggota DPRD setempat. Ada yang mengatakan pungutan retribusi IMB itu sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) tidak perlu lagi sebab negara sudah makmur. Sedangkan yang lainnya mengatakan masih perlu, hanya perlu dipilah warga yang dikenakan.

Adalah Muh. Amsul A. Mappasara SH,M.Si Ketua Komisi III bersama Ibrahim anggota Komisi II yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sinjai yang saat menerima komandoplus mengemukakan pandangannya secara berbeda, Senin (20/6/2016).

Menurut Amsul yang membidangi pembangunan mengatakan, dari sisi hukum pengenaan IMB itu tidak pilih kasih. Namun kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk tidak pilih kasih sebab kayu di Sinjai tidak ada untuk membikin rumah sehingga tidak ada pilihan bagi orang miskin atau orang yang berada untuk membangun rumahnya yang permanen. Namun tidak berarti warga yang ada di desa-desa telah mampu melainkan tidak ada lagi pilihan.

Sedangkan dari sisi lainnya, tidak perlu lagi ada PAD sebab sepanjang ada PAD, ini yang memberatkan rakyat. "Otonomi daerah itu tujuannya untuk menghapus pungutan-pungutan restribusi yang memberatkan rakyat sehingga tidak perlu ada PAD, itu khan tujuannya reformasi" ungkapnya.

"Kalau mau jujur negara ini sudah makmur tidak perlu ada PAD. Sekarang ini kalau sedikit-sedikit PAD keras itu tidak boleh karena sudah ada pajak. Tanahnya sudah dipajak. Kita punya minyak, negara lain kita hidupi, Amerika Inggeris kita kasih pajak, "babi-babi cina" pendatang-pendatang kita kasih pajak. Ini masalahnya kalau rakyat kita dikasih begitu," ujar Amsul sembari menyatakan tidak menolak adanya retribusi IMB dengan fokus pada bangunan perumahan dengan ruko-ruko.

Sementara Ibrahim anggota Komisi II yang membidangi perizinan berpendapat lain. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sinjai itu, retribusi IMB itu tetap diperlukan namun pengenaannya diberlakukan pengecualian-pengecualian pada warga tertentu sesuai kondisinya.

"Jadi perlu ada dipilah-pilah pada warga tertentu yang akan dibebani pembayaran pungutan retribusi IMB. Sebab warga masyarakat tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang sama," pungkas Ibrahim.

Ketua Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara RI (Komnas Waspan RI) Makassar, Drs. Syaffry Sjamsuddin, yang turut hadir kepada komandoplus mengatakan, mendukung pemerintah daerah Sinjai untuk memberdayakan potensi daerahnya dalam meningkatkan PAD-nya.

"Banyak potensi daerah Sinjai yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD-nya. Namun tergantung pada komitmen Bupati beserta pejabat jajarannya serta memaksimalkan upaya menutup kebocoran-kebocoran pendapatan," tutupnya.

Laporan: Syamsul Bachri
Editor: Iskandar.