Jakarta - KOMANDO Plus : Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS Rohmani meminta pemerintah tidak latah menyikapi hasil rakitan sekolah menengah kejuruan (SMK).
"Kita mendukung SMK diperhatikan dan dikembangkan. Tapi, semuanya harus proporsional dan didukung perencanaan yang baik," katanya di Jakarta, Sabtu 14/1).
Rohmani menyatakan hal itu terkait sikap pemerintah yang dinilainya tidak proporsional menyikapi hal tersebut.
Ia memandang kepedulian pemerintah terhadap SMK karena terbawa arus opini publik.
"Perhatian terhadap SMK bukan karena berdasarkan rancangan kebijakan pendidikan. Seharusnya kebijakan pendidikan harus berdasarkan perencanaan yang baik. Bila sebuah kebijakan tidak didasarkan atas perencanaan yang matang maka akan mengulangi kesalahan yang sama," katanya menegaskan.
Menurut anggota Komisi X yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan itu, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah lulusan SMK mau ke mana setelah menyelesaikan pendidikannya.
"Hal ini harus dijawab oleh pemerintah dengan sebuah desain pendidikan nasional dan arah kebijakan ekonomi," katanya.
Ia berharap harus ada hubungan yang selaras antara SMK dengan desain pembangunan ekonomi nasional.
"Kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Membuat kebijakan tanpa didukung perencanaan dan tujuan yang jelas," katanya.
Menurut dia, pertanyaan kritis juga harus disampaikan sebelum kebijakan dilaksanakan, terutama terkait pasar tenaga kerja dan produk dari SMK. "Ini harus dijawab terlebih dahulu," demikian Rohmani. (Ant)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !