HIMAHI Agendakan Investigasi di Sulsel Terkait Kebijakan Dirlantas

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Koordinasi Nasional (Dekoornas) Himpunan Masyarakat Ilmu Hukum Indonesia (HIMAHI), Ahsan Wahid SH, MH, mengatakan pihaknya mengagendakan akan melakukan investigasi sosialisasi penegakan hukum secara nasional di Indonesia bagian Timur dan termasuk Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Himahi mengagendakan kegiatan investigasi sosialisasi penegakan hukum secara nasional di wilayah Indonesia bagian timur mengenai kebijakan publik dan insya Allah kita juga akan menyempatkan diri singgah di Sulsel," kata Ahsan Wahid di Jakarta yang dihubungi via handphone, Kamis (26/5/2016).

Menanggapi maraknya pemberitaan yang menyorot kebijakan Dirlantas Polda Sulsel yang hendak mengambil alih pengelolaan regident kendaraan bermotor (ranmor) dari Samsat jalan Mappanyukki ke Ditlantas Polda jalan A.P. Pettarani Makassar, Ahsan Wahid mengatakan boleh-boleh saja tapi ada yang perlu ditelusuri.

"Yang berlaku sekarang (regident dikelola di Samsat, maksudnya) itu berdasarkan Perpres No. 5 tahun 2015 tentang pengelolaan regident Samsat, sedang Dirlantas ingin mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Tahun 2012, itu juga tidak salah sebab dua-duanya dapat digunakan. Tetapi kenapa baru sekarang mau diberlakukan Perkap itu di saat prihal tersebut tidak bermasalah, ada apa!. Ini yang perlu ditelusuri," jelas Ahsan Wahid.

"Makanya kami juga merencanakan insya Allah menelusuri itu di Sulawesi Selatan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dirlantas Polda Sulsel diminta fokus benahi soal material plat TNKB yang bermasalah setiap tahun. Bahkan masih terdapat masalah plat TNKB itu sejak tahun 2013 yang belum tuntas hingga sekarang. (is)