Betapa tidak, Kompol Agung salah seorang perwira yang dimutasi menjadi Kasi STNK Samsat Makassar pada awal menjabat sudah menuai keluhan dan sorotan. Sebut saja Dg Ngola, nama panggilan salah seorang pembayar pajak misalnya, mengeluhkan saat hendak membayar pajak kendaraan dan perpanjangan nomor polisi DD 555 xx (red, kode dirahasiakan), melalui seorang staf yang ditunjuk oleh Kasi STNK oleh Kompol Agung khusus melayani permintaan nomor polisi (nopol), dia dimintai pembayaran sebesar Rp 1 juta untuk tetap dapat menggunakan nopol DD 555 xx tersebut. Jika tidak, maka nopol DD 555 xx itu akan berganti.
Namun Dg Ngola hanya sanggup memberikan Rp 300 ribu, sayangnya uang tersebut ditolak mentah-mentah. “Tidak bisa pak, harus Rp 1 juta kalau nomor DD ta’ mau tetap dipakai,” ujar sang ajudan dari balik mejanya. Dengan rasa dongkol dan kecewa Dg Ngola berlalu menuju kantin yang ada di bagian belakang kantor Samsat Makassar sambil mengeluhkan penolakan sang pelayan masyarakat itu. “Dulu tidak seperti itu, sekalinya ada pejabat baru ta’ liwa’ liwaki permintaannya, ini namanya pungli,” keluhnya dalam bahasa Makassar.
Sementara di Samsat Pinrang, Pamin Samsat setempat, Iptu Mamat, diduga mematok pembayaran lapor tiba sebesar Rp 950 ribu, sedangkan untuk penerbitan duplikat STNK yang hilang untuk masing-masing kendaraan roda empat Rp 500 ribu dan kendaraan roda dua Rp 400 ribu per penerbitan, biaya pengesahan (Acc) Rp 45 ribu untuk roda dua dan Rp 50 ribu untuk kendaraan roda empat.
Sedangkan di Samsat Enrekang lapor tiba Rp 700 ribu, dan penulisan BPKB Rp 300 ribu.
Saat hendak dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, Kompol Agung tidak berada di tempat, dan menurut stafnya sedang sibuk menjemput Kapolda di bandara. Begitu juga saat hendak dikonfirmasi kedua kalinya juga tidak berada di tempat karena sedang perjalanan umroh. Sementara staf Regident Pinrang dan Enrekang tidak ingin mengangkat hand phonenya saat dihubungi.
Menanggapi hal tersebut kalangan LSM pun angkat bicara. Ketua DPP LSM Peduli Rakyat (PERAK), Muh. Roem Hehamahua S.S.Sos, menilai pengangkatan itu bukan karena profesionalisme melainkan hanya berdasarkan suka-tidak suka alias like or dislike. “Jika benar terjadi seperti itu maka mantan Kapolda Irjen Pol Muji Waluyo telah salah pilih mengangkat orang yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya,” sorot Roem.
Roem berharap, Kapolda yang baru Irjen Pol Burhanuddin Andi sebagai putra daerah agar menyesuaikan penempatan sosok perwira yang dibutuhkan khususnya di Samsat Makassar, “Masih banyak perwira lain di daerah ini yang lebih baik dan kapabel,” ujarnya.
Begitu juga Sekretaris Komisi Nasional Pengawas Aparatur Negara RI (Komnas Waspan RI) di Makassar, Nasution Jarre, mengatakan hendaknya Samsat Makassar dijaga dan dipertahankan reputasinya mengingat Samsat Makassar telah beberapa kali meraih penghargaan internasional (ISO).
“Hendaknya jangan prestasi yang pernah diraih Samsat Makassar menjadi terciderai karena kepentingan pribadi atau kelompok melainkan justru harus dijaga dan dipertahankan,” tandas Nasution. (Tim Komando)
