Kegiatan Uji Publik Mamuju Dinilai Hamburkan Anggaran

Kegiatan uji publik yang digelar Pemerintah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat dan hanya berupa kegiatan menghamburkan anggaran.

MAMUJU - KOMANDO Plus : "Kegiatan uji publik yang digelar Pemkab Mamuju beberapa waktu lalu di hotel D Meleo, salah satu hotel mewah di Mamuju, hanyalah kegiatan yang terkesan menghamburkan anggaran, karena dianggap tidak bermanfaat," kata Ketua Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan uji publik yang memaparkan program pemerintah di Mamuju mengenai keberhasilannya melakukan peningkatan pembangunan kepada masyarakat, dan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan di Mamuju, dinilai tidak bermanfaat karena hasil kegiatan itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan itu.

"Tidak mungkin dalam waktu sehari masyarakat akan tahu apa yang telah dilaksanakan pemerintah dan keberhasilannya melaksanakan pembangunan, dan kegiatan itu terkesan hanya seremonial karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam hal memberikan masukan pembangunan kepada pemerintah," katanya.

Karena setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Mamuju, kata dia, hanya memaparkan program pembangunannya pada kegiatan itu, dalam waktu lima menit saja, sementara masukan masyarakat dibatasi.

"Mestinya kalau pemerintah di Mamuju benar benar berniat melakukan uji publik sejumlah program pembangunannya, maka draft pelaksanaan program pembangunan di Mamuju beserta alokasi anggarannya harus diberikan kepada masyarakat beserta stakeholders yang ada untuk ditelaah terlebih dahulu, agar mereka mengerti dan setelah itu pemerintah dan masyarakat saling memberikan masukan, dalam kegiatan uji publik," katanya.

Namun, kata dia lagi, hal itu tidak dilakukan sehingga dalam kegiatan itu masyarakat terkesan hanya diberikan pepesan kosong, karena tidak mengetahui seluruh program pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah karena tidak diberikan kesempatan membahas secara seksama program kegiatan pembangunan sebelum kegiatan uji publik di gelar.

"Dalam kegiatan uji publik pemerintah hanya membacakan programnya dalam waktu singkat setelah itu acara yang berlansung hanya sehari dalam waktu lima jam itu bubar tanpa ada jaminan masyarakat mengerti pembangunan atau tidak," tandas Muslimin.

Sehingga ia menilai kegiatan uji publik itu hanya dijadikan ajang pencitraan bagi Bupati Mamuju, Drs Suhardi Duka, sehingga tampak seolah-olah pemerintah melakukan pembangunan yang bersandar pada kepentingan rakyat namun ternyata hanya menjadi kepentingan politiknya.

"Kegiatan itu hanya jadi ajang pencitraan agar nampak bahwa seolah-olah pemerintah di Mamuju transparan dalam melaksanakan pembangunan, yang ternyata tidak demikian karena dalam format kegiatan uji publik tidak mencerminkan transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan," kuncinya. (Sudir)