"Bupati Jangan Hanya Melakukan Pencitraan"

Bupati Mamuju diminta jangan hanya melakukan kegiatan pencitaraan pemerintahannya, karena sesungguhnya masih banyak kelemahan yang harus dibenahi secara nyata.

MAMUJU - KOMANDO Plus : "Sebaiknya Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menghentikan segala bentuk program yang seolah-olah mencitrakan pemerintahannya sedang berusaha berbenah memperbaiki segala kelemahan, karena sesungguhnya masih banyak yang lebih penting dibenahi dari pada melaksanakan pencitraan," sorot Ketua Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar (Lak-Sulbar) Muslim Fatillah Azis di Mamuju, baru-baru ini.

Ia menilai program uji publik Pemkab Mamuju dengan melibatkan seluruh pejabat dan aparatnya di lingkup Pemkab Mamuju hingga ratusan orang, dalam rangka memaparkan program pemerintahannya mengenai keberhasilannya melakukan peningkatan pembangunan kepada masyarakat dan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan di Mamuju, dinilai tidak bermanfaat.

Kegiatan uji publik yang digelar Pemkab di salah satu hotel mewah di Mamuju, hanyalah kegiatan yang terkesan menghamburkan anggaran, karena dianggap tidak bermanfaat, dan hanya menjadi ajang bagi Bupati melakukan pencitraan.

"Tidak mungkin dalam waktu sehari masyarakat akan tahu apa yang telah dilaksanakan pemerintah dan keberhasilannya melaksanakan pembangunan, dan kegiatan itu terkesan hanya seremoni karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam hal memberikan masukan pembangunan kepada pemerintah," katanya.

Karena, lanjutnya, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Mamuju hanya memaparkan program pembangunannya pada kegiatan itu, dalam waktu lima menit saja, sementara masukan masyarakat dibatasi.

"Mestinya kalau pemerintah di Mamuju benar benar berniat melakukan uji publik sejumlah program pembangunannya, maka draf pelaksanaan program pembangunan di Mamuju beserta alokasi anggarannya harus diberikan kepada masyarakat beserta stakeholders yang ada untuk ditelaah terlebih dahulu, agar mereka mengerti dan setelah itu pemerintah dan masyarakat saling memberikan masukan, dalam kegiatan uji publik," katanya.

Namun, hal itu tidak dilakukan sehingga dalam kegiatan itu masyarakat terkesan hanya diberikan pepesan kosong, karena tidak mengetahui seluruh program pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah karena tidak diberikan kesempatan membahas secara seksama program kegiatan pembangunan sebelum kegiatan uji publik digelar.

"Sehingga dengan jelas kami anggap kegiatan itu hanya pencitraan, menurut pengamatan kami semenjak dari Amerika melakukan studi, Bupati Mamuju banyak terobsesi dengan baiknya pelayanan pemerintahan di negara itu," katanya.

Namun, kata dia, setelah ingin memulai berbuat meniru pelayanan pemerintah di Amerika ternyata berbanding terbalik dengan kondisi pemerintahannya di Mamuju yang sudah dipimpinnya selama enam tahun setelah dirinya kembali menjadi Bupati Mamuju kedua kalinya, karena banyaknya masalah keuangan yang dihadapi daerah Mamuju ini.

Menurut dia, Bupati terobsesi sistem birokrasi Amerika melakukan pelayanan pemerintahan kepada masyarakatnya dengan sangat baik karena tumbuh kehidupan berdemokrasi yang sehat di negara itu, namun obsesi untuk meniru negara itu akan menjadi angan-angan, karena memang kondisi pelayanan pemerintahan di Mamuju sudah sangat buruk, terutama masalah pengelolaan keuangan.

"Satu bukti saja paling konkrit yakni Pemkab Mamuju tidak membayarkan gaji pegawai tidak tetap (PTT) pada tahun 2010, sehingga PTT bekerja seperti sapi perah tanpa gaji dan tanpa pamrih, akibat kondisi keuangan Pemkab Mamuju yang devisit pada tahun 2010, inilah mestinya yang harus diperbaiki yakni sistem pengelolaan keuangan, jangan hanya sibuk pencitraan saja," katanya mengertitik.

Obsesi penerapan sistem birokrasi Amerika di Mamuju sangat baik, namun harus dilakukan secara rasional sesuai kondisi daerah, jangan memaksakan seakan-akan sudah bagus dengan membangun pencitraan, padahal faktanya masih banyak yang harus dibenahi untuk mewujudkan obsesi tersebut," ujarnya.(Sudir)