Ketua PAC Perindo Sinjai Tengah Minta Cabut Status AM Sebagai Kader

Aktifis dan ketua PAC Partai Perindo Sinjai Tengah,
Haeruddin

SINJAI - KOMANDOPLUS : Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Perindo Sinjai Tengah, Haeruddin, meminta Ketua DPD-II Sinjai, DPW Partai Perindo Sulsel, maupun DPP Partai Perindo untuk mencabut status AM sebagai kader partai sekaligus memberhentikannya sebagai caleg DPRD Sinjai 2019 dari partai Perindo Dapil 3 Selatan Borong.

"Saya minta kepada Ketua DPD-II Sinjai, DPW Sulsel, dan DPP Partai Perindo untuk mencabut sebagai kader partai sekaligus memberhentikan nya sebagai caleg DPRD dari partai perindo Dapil 3 selatan borong," kata Haeruddin.

"Saya sudah meyakini bahwa Amar Maruf sudah sembilan puluh persen, sisanya sepuluh persen tinggal proses hukum bagi aparat penegak hukum karena terlibat kasus penipuan dan pengelapan," jelas Haeruddin.

Hal itu dikatakan Haeruddin terkait dengan pemberitaan sebelumnya bahwa AM diduga kuat terlibat dalam kasus kredit usaha rakyat (KUR) fiktif yang dicairkan melalui bank Artha Graha.

"Mengenai kasus KUR fiktif ini, bukan lagi Amar Ma'ruf selaku pengurus mau ditolerir, karena dapat mencederai nama baik partai sekaligus berimbas kepada caleg partai untuk menghadapi pileg 2019 mendatang," tambahnya.

(Berita Terkait: http://www.komandoplus.com/2018/09/bertambah-korban-fasilitas-dana-kur.html?m=1)

Lelaki yang juga Ketua LSM Masyarakat Peduli Pembangunan Lingkungan Hidup (MP2LH) Sinjai itu menyatakan dirinya siap membantu untuk mengusut kasus ini sampai tuntas.

"Saya siap membantu agar kasus ini diusut hingga tuntas," tegas Haeruddin di kedai kopi di Batu Lappa dekat jembatan Sinjai.

Selain itu, Haeruddin juga mengharapkan warga masyarakat yang pernah diuruskan permohonan KURnya oleh AM agar menghubungi BRI, khususnya di Bank Unit BRI Sinjai Borong, untuk mengecek jangan sampai warga tersebut namanya juga sudah tercatat sebagai debitur KUR tanpa sepengetahuannya sementara tidak pernah menerima dana kredit.

Dia menduga kuat AM terlibat di dalam kasus KUR fiktif ini dan meyakini jika AM tidak bekerja sendiri.

"Sejauh mana keterlibatan Amar Maruf dan pihak yang lain karena disebabkan Amar Maruf tidak sendiri megelola KUR fiktif ini," tandasnya.

Ketua tingkat kecamatan partai besutan Hary Tanoe itu mengharapkan pemerintah desa setempat mengeluarkan pengumuman resmi untuk meminta warganya agar segera melaporkan diri sebagai korban KUR fiktif kepada polisi untuk diproses hukum.

"Jika tidak ada upaya mencari tahu kasus ini sejelasnya oleh kepala desa maka kepala desa dapat diindiksikan ada keterlibatan kerja sama dengan Amar Ma'ruf. Sebab warga yang merasa dikorbankan akan beropini negatif tentang pak desa sebab sebelumnya telah memberikan fasilitas bersosialisasi sehingga masyarakat yakin dan tertarik untuk untuk menerima tawaran Amar Ma'ruf," pungkasnya.

Untuk diketahui, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan dan ketentraman warganya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2016 tentan Desa, sementara persoalan ini sudah meresahkan masyarakat," tutup Haeruddin. (*)

Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.
____________________

Alamat Redaksi: Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 085395591962 - 081342377788 - 085255426133 Makassar Sulsel. Pem Red/Pen Jab: Andi Iskandar. WA App. Android: 085395591962. Web: http://www.komandoplus.com/ Email: redaksikomandonews@gmail.com Wartawan media online komandoplus.com dalam menjalankan tugas dibekali kartu pers yang masih berlaku.