Slogan Kerja Nyata Petahana Dinilai Hanya Pencitraan Pilkada

Nurhidayatullah B. Cottong

MAKASSAR - KOMANDOPLUS : Pasca debat perdana pilbup Sinjai, Ketua Umum Gerakan Sinjai Muda (GSM), Nurhidayatullah B. Cottong, kembali mengingatkan petahana soal janji-janji politik sebelumnya.

Menurutnya, klaim petahana di sejumlah media yang merilis tagline "KERJA NYATA" merupakan pembohongan publik dan produk pencitraan pemilukada semata. Sebab GSM Sinjai mengaku memperoleh data dari Kementrian Sosial dimana data tersebut berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai menyebutkan jumlah warga miskin semakin bertambah dari tiga tahun terakhir pada tahun 2015 berjumlah 1286 KPM dan tetap berada pada jumlah yang sama di tahun 2016, tidak ada penurunan. Kemudian di tahun 2017 bukannya menurun, tetapi data tersebut angkanya justru melonjak tiga kali lipat lebih banyak menjadi 4978 KPM, naik 3692 KPM. Dan di tahun 2018 bertambah 145 KPM menjadi 5123 KPM jumlah warga yang tergolong miskin.

"Terhitung, semenjak kepemimpinan SBY kemiskinan di Sinjai mencapai 8712 KPM. Tujuh kali lipat bertambah sejak tahun 2015 tahun pertama ia memimpin," ucap Hidayat.

"Ini yang kami protes keras slogan kerja nyata itu palsu, kami tidak mau rakyat nyata-nyata dikerjain dengan slogan dan gembor-gembor penghargaan tetapi data dan fakta berbicara lain," kata Hidayat, Rabu (25/04/2018).

Indikator berkurang atau tidaknya angka kemiskinan adalah indikator utama dari sebuah klaim keberhasilan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik.

"Kalau klaim tambah sejahtera buktinya kenapa tambah banyak orang miskin di Sinjai. Kalau klaim bilang lapangan pekerjaan, kenapa tambah banyak orang yang tidak berpenghasilan atau tidak bekerja atau orang yang butuh disantuni alias orang miskin. Kalau dikatakan pertumbuhan ekonomi meningkat kenapa malah tambah banyak orang miskin di Sinjai. Kalau klaim kerja nyata, dimana kerja nyatanya, tambah banyak ji orang miskin selama jadi bupati. Khan lucu kalau begitu," protes Hidayat.

Berarti output dari segala programnya baik berupa pembangunan fisik mau non fisik, itu layak dipertanyakan. Sebab selaku pejabat bupati yang punya kewenangan mengelola dana APBD Sinjai dengan angka plus-minus Rp. 1 Trilyun per tahun mungkin saja memang ada hasilnya tetapi hanya segelintir orang yang menikmati APBD tersebut.

"Kami tidak menuduh atau menjustifikasi tapi itulah nyatanya, bukan orang miskin yang nikmati," imbuhnya.

Lantas, lanjutnya, subtansinya yang harus merasakan dari rakyat untuk rakyat itu letaknya dimana. Karena APBD itu adalah uang dari rakyat, dan bupati punya kewenangan mengelola APBD melalui penyusunan program sebanyak lima kali dalam lima tahun pada satu periode masa jabatan.

"Perihal contoh fakta di lapangan tidak usahlah saya sebut satu per satu, silahkan lihat di media kalau malas blusukan ke masyarakat. Bahkan ada warga miskin sudah tergolong miskin masih susah dapat raskin, khan kasian," ucap Hidayat.

"Jadi apanya yang kerja nyata. Kami berkesimpulan bahwa itu pembohongan publik dan hanya produk pencitraan pemilukada. Kami menaruh harapan besar agar ini menjadi PR buat petahana dan semua calon bupati tanpa terkecuali. Hendaknya program yang diusung adalah yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan memperbanyak tugu atau bangunan tak berfaedah lainnya," tutupnya. (*)

Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.
____________________

Alamat Redaksi: Markas Kodim 1408/BS Lt. 2 Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 081342377788 - 085355426133 Makassar Sulsel. Wartawan komandoplus.com dibekali dengan kartu pers yang masih berlaku disertai Surat Tugas.