UMP Jateng Terendah Di Dunia Buruh Tuntut Kenaikan

SEMARANG – KOMANDOPLUS : Tampaknya provinsi Jawa Tengah (Jateng) termasuk daerah kaya yang diramaikan oleh perusahaan-perusahaan industri namun dihuni oleh warga masyarakat pekerja miskin dengan standar upah minimum (UMP) terendah di dunia sebesar Rp 830.000.

Agaknya kenyataan itulah yang mendorong terjadinya gelombang aksi unjuk rasa ribuan buruh dua hari berturut-turut, Rabu (25/9), di depan kantor gubernur Jawa Tengah menyusul aksi unjuk rasa sebelumnya di depan kantor Bupati Demak, Selasa (24/9), yang memacetkan lalulintas jalur pantura sepanjang puluhan kilometer selama sekitar lima jam.

Aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur Jateng diikuti sekitar seribuan pekerja dan mahasiswa serta LSM itu juga diramaikan dengan kehadiran beberapa pimpinan serikat pekerja dari luar Jawa Tengah yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau Sumatera itu mengusung isu penaikan UMP Jateng tahun 2014 sebesar Rp 3 juta, menolak upah murah, dan menolak inpres yang memuat 60 item KHL dengan menggantinya menjadi 84 item KHL

Selain membawa ratusan bendera serikat pekerja dan spanduk, juga melakukan orasi secara bergantian melalui pengeras suara yang memekakkan telinga. Semua pengorasi menyatakan menyorot kinerja pemerintah provinsi Jawa Tengah yang membiarkan daerahnya tertinggal dari daerah lain karena memberlakukan standar UMP yang paling rendah sementara daerah Jawa Tengah diramaikan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan industri.

Diantara pengorasi, Iskandar dari FSP PPMI Sulawesi Selatan dalam orasinya mengatakan, ada ironis sebab kebijakan upah murah yang tidak dapat mensejahterakan masyarakat khususnya kalangan pekerja sementara pemerintah bercita-cita ingin mensejahterakan rakyatnya.

“Jika pemerintah bercita-cita ingin mensejahterakan masyarakat tetapi tidak berupaya menaikkan standar upah pekerja, bahkan sebaliknya lebih berupaya untuk memuluskan kebijakan upah murah yang tidak mensejahterakan, maka cita-cita tersebut tidak lebih dari sebuah omong kosong,” teriak Iskandar di depan sekitar seribu pengunjuk rasa disambut dengan yel-yel.

Iskandar menyerukan, agar semua elemen masyarakat bersama-sama mendorong dan mendukung program pemerintah mensejahterakan masyarakat dengan cara naikkan upah buruh dan menolak upah murah.

Sementara Abdul Kadir dari FSP KEP Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dalam orasinya mengatakan, menyorot ketidak-layakan KHL 60 item yang dinilainya tidak sesuai realita kehidupan pekerja. Dia mendesak agar pemerintah memberlakukan KHL 84 item.

“KHL 60 item sudah tidak sesuai dengan realita kehidupan pekerja akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” tandas Abdul Kadir.

Selain itu, dari perwakilan pekerja, Bung Dono, menyerahkan petisi tertanggal 25 September 2014 yang ditandatangani sekitar empat puluhan pimpinan serikat bekerja / aliansi buruh termasuk pimpinan serikat pekerja asal Sulawesi Selatan, Jawa Timur. dan Kepulauan Riau Sumatera kepada pemerintah provinsi Jawa tengah dan diterima oleh Asisten III, Djoko S.

Terpisah, anggota DPR-RI Rieke Diyah Pitaloka saat menjadi pembicara pada lokakarya Gerakan Bersama Serikat Buruh Menuju Upah Layak Tahun 2014 di Hotel New Metro Semarang, Rabu (25/9), mengatakan sekarang ini bukan era kuli dimana pemberi kerja memberikan upah semaunya kepada pekerja melainkan saat ini adalah era pekerja dimana pemberian upah didasari pada hasil kesepakatan antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan dengan perinsip keadilan. (tim)