Anggota Komisi II DPRD Sinjai, A.Zaenal, menjelaskan maksud kedatangan terkait perizinan nelayan Sinjai yang dinilai lambat, sementara nelayan Sinjai akan segera melaut pada bulan Maret mendatang.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sinjai, Abd. Salam Dg. Sibali, mengharapkan agar Gubernur Sulsel dapat menindaklanjuti MoU dengan delapan propinsi lain terkait dengan nelayan Sinjai.
"Hal ini sangat urgent. Kami berharap MoU dapat segera ditindaklanjuti. Karena izin sementara hanya berlaku selama tiga bulan disisi lain nelayan Sinjai melaut hingga delapan bulan atau lebih," jelasnya.
Dinas Kelautan Sinjai memohon kepada DPRD Sulsel agar pengurusan SIPI dialihkan ke kabupaten, terkait draft MoU pihaknya juga berharap agar segera dipercepat agar nelayan tidak mengalami kendala dalam penangkapan ikan dimanapun wilayah perairan lokasi menangkap ikan. Ihwal Pas besar, nelayan Sinjai mengharapkan agar dapat permanen.
Ketua DPRD Sulsel, H.M. Roem, mengungkapkan bahwa untuk kewenangan propinsi terkait izin telah disetujui oleh Dinas Kelautan propinsi Sulsel untuk diserahkan ke Dinas Kelautan kabupaten. Hal ini tidak hanya untuk Sinjai saja namun juga kabupaten lain walau jumlah nelayan di Sinjai terbilang cukup banyak. Ia juga mengakui tentang cukup rumitnya kepengurusan melalui online.
Kepala Syahbandar Sinjai, Muhammad Ridwan, meminta kepada Syahbandar Utama Makassar untuk datang ke Sinjai membantu dalam proses pendaftaran online karena untuk pengukuran kapal yang sebanyak 700-an kapal ditargetkan dapat selesai pada bulan Februari 2017 ini.
Perwakilan Syahbandar Utama Makassar menjelaskan bahwa terkait pendaftaran kapal online telah berlaku sejak April 2016.
"Jika ada nelayan belum memahami, akan kami bantu untuk masuk ke situs online tersebut. Kami menangani kapal dengan GT 7 keatas selama ini tidak ada masalah. Permintaan pengukuran kapal di Sinjai karena kurangnya SDM akan kami bantu," jelasnya.
Ia juga meminta data kapal yang telah dilaporkan maupun yang belum agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Syahbandar utama Makassar.
Salah seorang perwakilan nelayan Sinjai mengakui sangat dirugikan oleh pihak Syahbandar terkait aturan ini karena pihak Syahbandar belum pernah melakukan sosialisasi terkait sistem pendaftaran secara online.
Dalam pertemuan ini, hadir Perwakilan Syahbandar Utama Makassar, Kepala Syahbandar Sinjai, DKP Sulsel, Dinas Kelautan Sinjai, Biro Hukum Sulsel, PTSP, Bagian Pemerintahan Setdakab Sinjai serta sejumlah perwakilan nelayan Sinjai.(*)
Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !