Sebut saja wilayah Kecamatan Mangarabombang, setidaknya disana terdapat 4 SMP negeri, sementara di wilayah tersebut terdapat hanya satu SMA Negeri yang akan menampung lulusan SMP tersebut.
Bagi warga Desa Laikang, sistem zonasi menjadi kendala tersendiri. Sebab secara geografi desa tersebut jauh dari kota Takalar. Walau ada sekolah yang terdekat yakni SMA Negeri 7, namun warga desa Laikang akan kesulitan memenuhi syarat dari aspek zonasi. Apalagi kapasitas tampung SMA Negeri 7 tersebut juga terbatas yang cukup untuk menampung beberapa warga sekitarnya .
Nilai hasil ujian yang tinggi juga tidak lagi berarti untuk menjadi syarat penentu sekolah mana yang akan dituju. Sebab penentuan penerimaan siswa cenderung lebih mengutamakan jarak dari pada nilai. Selain itu masih banyak kelemahan lainnya dari dampak zonasi.
Salah seorang wali murid, Dg. Bella (50) warga Desa laikang, merasa bahwa sisem PPDB menyulitkan. Bukan saja saat mendaftar, melainkan juga saat mencabut.
Pengalaman pahit itu dirasakannya ketika mendaftarkan anaknya di salah satu SMP dimana tidak dapat diterima karena terbentur pada sistem zonasi. Alhasil langkah yang ditempuhnya yakni mencabut pendaftaran.
Namun itu bukan hal yang mudah, sebab sistem PPDB sedang error. “Ini menyusahkan sekali. Lebih baik aturan dikembalikan seperti semula,” terangnya, Minggu (30/6/2019).
Baginya pendidikan anak merupakan hal yang penting. Sehingga sebagai orang tua mengharapkan pendidikan terbaik untuk buah hatinya. Namun dengan adanya persyaratan zonasi membuat impiannya kandas. Mau tidak mau anaknya harus putus sekolah, “Ini sangat menyulitkan,” kesalnya.
Hal yang sama juga di rasakan Dg. Ratu (32) warga desa Punaga. Terkait sistim PPDB, dirinya menyampaikan beberapa keluhan yang menyulitkannya. Saat anak mendaftar maka akan muncul jarak domisili dan sekolah melalui GPS. Sementara GPS sendiri tidak menunjukkan akurasi 100 persen.
Ada salah seorang siswa yang saat dicek domisilinya melalui GPS, ternyata menunjukkan keberadaannya di tengah laut. Ini yang membuatnya tidak diterima di SMA negeri manapun. Bahkan ada pula GPS siswa yang jaraknya justru minus dari sekolah.
Selain itu, lanjut Dg. Ratu, Sekolah SMA Takalar juga banyak yang berdekatan seperti SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, sekolah tersebut saling berdekatan satu sama lain.
Ironisnya, sekolah-sekolah tersebut juga hanya dapat dinikmati oleh siswa-siswa yang berdomisili di sekitarnya saja.
Ini saat menggunakan jalur zonasi. “PPDB online berlaku untuk semua SMA Negeri dan SMA Swasta tertentu,” ucapnya.
Di tempat terpisah, kepala sekolah SMA negeri 7 T mengatakan, "itu sudah aturan dari pusat, kami tidak bisa berbuat apa-apa," ucapnya.
Menanggapi perihal itu, Ketua Umum Forum Barapi, Dirman Dangker, menyorot sekaligus prihatin. Dia mengatakan, "Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya berakibat fatal dan merugikan kalangan yang jauh dari sekolah. Untuk itu saya meminta kepada menteri pendidikan supaya segera merevisi regulasi tersebut karna hanya merugikan banyak siswa yang ada di pelosok-pelosok desa di tanah air," tegasnya. (Darwis)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !