Kebijakan Baru Ditlantas Dinilai Bakal “Gembosi” Pelayanan Samsat

Kantor Samsat Makassar

MAKASSAR— KOMANDOPLUS : Pencapaian pelayanan maksimal yang selama ini dicapai oleh kantor Samsat jajaran Polda Sulsel, saat ini menjadi kebanggan Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Burhanuddin Andi. Namun sayang semua itu bakal menjadi gembos dengan adanya wacana pengambil alihan peran dan tugas registrasi identifikasi ranmor (kendaraan bermotor) oleh pihak Ditlantas yang selama ini dapat terlayani di kantor Samsat.

Pihak Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulsel saat ini mengumbar wacana bakal mengambil alih sistem  registrasi penomoran ranmor  di seluruh Samsat wilayah sulsel. Hal inipun spontan menuai sorotan tajam sejumlah pihak, baik kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun kalangan aktifis.

Bahkan masyarakat yang selama ini sudah mengacungkan jempol atas maksimalisasi pelayanan prima yang telah diterapkan, ikut kuatir jika wacana petinggi Ditlantas Polda Sulsel itu terealisasi . Malah masyarakat menguatirkan jika wacana itu terwujud maka praktek pungli atas registrasi identifikasi nomor kendaraan itu menjadi momok menakutkan.

“Saya selaku warga Kota Makassar yang selama ini merasa terlayani dengan baik saat melakukan proses pengurusan surat kendaan bermotor di kantor ini. Sebab itu, jika ada kebijakan pihak petinggi Ditlantas yang bakal mengambil alih tugas itu, kami yakin pelayanan di kantor Samsat menjadi lambat,” ucap Abdul Rahman, salah seorang pemilik kendaraan roda empat, saat dimintai komentar di Makassar.

Komentar senada dikemukakan LSM Peduli Rakyat (PERAK) Sulsel, bahwa kebijakan itu sangatlah tendensius dan dinilai bakal menggembosi pelayanan prima yang telah dirasakan masyarakat selama ini. Bahkan telah mendapat pujian dari sejumlah masyarakat hingga lembaga kontrol pelayanan publik yang ada di negeri ini.

“Jangan karena persoalan yang hanya bisa menguntungkan segelintir oknum, hingga terjadi penggembosan terhadap citra pelayanan yang selama ini dijaga dan dibanggakan. Apalagi citra kepolisian, khususnya Ditlantas  yang beberapa waktu lalu menuai sorotan tajam di negeri ini, bakal terulang di Sulsel,” ucap ketua LSM PERAK, Muhammad Roem Hehamahuwa.

Wacana tersebut, lanjut Roem, bakal menjadi cemohan masyarakat. Alasannya, pengambil kebijakan itu bakal diminta agar bisa lebih transparan guna menghindari adanya tudingan jika bermuatan tendesi yang berujung pada praktek pungli. Apalagi lembaga kepolisian saat ini terus berupaya menjadi lebih profesional dalam menjalanklan tugas tanpa adanya bentuk-bentuk pungutan yang hanya merugikan rakyat.

“Bung masyarakat Sulsel punya kultur yang berbeda dengan masyarakat yang ada di luar sana. Kita sudah cerdas dan mampu mengkritisi kebijakan yang tidak pro pada pelayanan publik. Apalagi membahas masalah pungli yang selama ini menjadi musuh masyarakat dan negara, tidak lagi mudah terbangun dengan berbagai alibi,” cetus Roem.

Saat dilakukan penelusuran terhadap merebaknya wacana ini di lingkup Ditlantas Polda Sulsel, sejumlah sumberpun seakan membenarkan isu yang menggelinding tersebut. Bahkan di tengarai wacana yang dilempar ini belum sepengetahuan orang nomor wahid di jajaran Polda Sulselbar.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (DPD LCKI) Sulsel, Andi Mallanti SH, sangat menyayangkan jika wacana ini terus berkembang dan akan menjadi nyata. Kekuatiran itu dilandasi bakal carut marutnya sistem pelayanan yang selama ini terjaga dan menjadi kebanggaan akibat wacana penggembosan pelayanan tersebut.

“Untuk merubah pola yang terjaga dengan baik tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membangun pelayanan prima itu sangatlah sulit, apalagi jika menerapkan kebijakan baru yang sifatnya tendensius akan mendapatkan sorotan tajam berbagai kalangan di daerah ini,” kata Andi Malanti.

Malah ia berharap agar rencana bakal terjadinaya penggembosan tugas pelayanan kepolisian di seluruh kantor samsat jajaran Polda Sulsel diurungkan. Jika tidak, bakal berdampak pada porak-porandanya pencitraan yang selama ini dibangun dengan susah payah.

“Mari jaga citra kepolisia kita melaui pelayanan prima yang selama ini sudah terbangun dengan susah payah. Jangan karena persoalan kebijakan yang dinilai akan berujung pada ketidakpuasan masyarakat, menjadi bahan tertawaan bagi lembaga hukum ini. Saya kira Kapolda Irjen. Pol. Burhanuddin Andi sosok jenderal yang bijak dan berpihak pada kepentingan publik, tidak diacak-acak dengan kebijakan bawahannya,” pungkas Andi Mallanti.

Direktur Ditlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Triwarno Atmojo, yang dikonfirmasi via short massage service (SMS) , Selasa (28/1/2014) siang, menampik keras kabar tersebut. "Untuk supaya jelas dan berita yang benar bahwa tidak ada pengambil alihan seperti itu. Sekali lagi tidak ada !," tegasnya. (isk)