SEMMI dan KNPI Sinjai Pertanyakan Peminjaman Pemda Dua Ratus Milyar

Suasana di luar gedung DPRD Sinjai saat audience berlangsung.

SINJAI - KOMANDOPLUS : Kalangan mahasiswa dan pemuda yang tergabung di dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sinjai, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sinjai menggelar audience dengan anggota DPRD Sinjai. Mereka diterima di ruang aspirasi kantor DPRD setempat, Kamis (13/12/18).

Audience tersebut membahas ihwal pengajuan pinjaman dana Rp. 200 Milyar oleh pemerintah Kabupaten Sinjai ke pemerintah pusat melalui Bank Sulsel, dihadiri Kepala Keuangan, Kabag Hukum Kabupaten Sinjai, Ketua dan Wakil ketua 1 dan 2 DPRD Kabupaten Sinjai.

Menurut Ketua SEMMI Sinjai, Ilham HS, pengajuan pinjaman dana Rp. 200 itu tidak rasional, sebab selain terkesan dipaksakan, pengajuan peminjaman dana tersebut juga tidak terekspose cara pembayaran, peruntukannya dan jaminan (agunan) ke publik.

"Kami menggelar audience ini karna SEMMI menilai plan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk mengajukan pinjaman Rp. 200 Milyar tidak rasional, selain terkesan dipaksakan, juga soal pembayaran pun tidak dijelaskan ke masyarakat Sinjai. Dan lucunya, anggota DPRD Sinjai seolah masuk angin, secepat kilat menyetujui Plan Pemerintah Daerah, ini khan aneh. Terlebih di Sinjai cukup banyak anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan Infrastruktur, bagusnya anggaran perjalanan dinas yang tidak jelas itu yang dipangkas," ungkapnya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua KNPI Sinjai Utara, Rola Surya. Dia juga menyorot peruntukkan pengajuan pinjaman Dana tersebut. Pasalnya, jika dana tersebut direalisasikan maka hanya mengcakup 8 kecamatan saja dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai.

"Sesuai rapat paripurna yang lalu, DPRD dan Pemerintah Daerah menyepakati plan pemerintah. Ironisnya, jika plan tersebut direalisasikan pemerintah pusat, maka dana Rp. 200 Milyar itu hanya diperuntukkan 8 kecamatan. Sementara kecamatan Pulau Sembilan tidak dimasukkan di plan tersebut, apa alasannya ?, Kecamatan Pulau Sembilan khan juga Sinjai. Pulau Sembilan mempunyai kawasan parawisata yang sangat elok, yang membutuhkan infrastruktur, ini khan plan untuk mensejahterakan masyarakat Sinjai, disana itu (Pulau Sembilan) untuk mendapatkan air bersih ukuran 30 liter saja warga harus membayar Rp. 6000 dari tengkulak air bersih. Apakah pemerintah tidak terkesan diskriminatif terhadap Warga disana," tanyanya dengan nada ketus.

Menjawab pertanyaan itu, Kepala BPKAD Sinjai, Ratnawati, mengatakan rencana pengajuan pinjaman ini berdasarkan pendapatan dan keseimbangan pendapatan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mampu melakukan percepatan pencapaian visi misi tanpa didukung oleh pinjaman.

Olehnya itu, lanjutnya, dengan perhitungan yang matang pemerintah daerah Sinjai memutuskan mengajukan pinjaman serta yakin mampu membayar hingga empat tahun ke depan.

Rencana Pemkab untuk menuntaskan pembangunan insfrastruktur di tahun pertama, menurutnya sangat menarik. Itu karena selama ini dana infrastruktur dipecah setiap tahun untuk penggunaan secara bertahap.

"Di tahun kedua, pembangunan akan difokuskan pada sektor perkebunan dan pertanian. Hal ini akan menyumbang PAD termasuk sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Sinjai yang saat ini sudah mulai menggeliat," tuturnya.

Terkait bunga, tahun 2019 pemerintah daerah hanya membayar bunga, kemudian nanti tahun 2020 baru dilakukan pembayaran pokok sehingga bunga juga ikut turun.

"Pemerintah daerah sudah mempunyai hitung-hitungan apakah akan membayar per bulan, per tiga bulan, per enam bulan hingga per tahun," jelasnya.

Soal jaminannya, sebut Ratna, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah dua kali berturut-turut Sinjai dapatkan serta sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2011, dana tersebut seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan proses pengajuan pinjaman harus mendapat persetujuan anggota DPRD masing-masing.

Ratnawati menguraikan, pemerintah memfokuskan di delapan kecamatan dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai dikarenakan di kecamatan Pulau Sembilan tidak ada jalan kabupaten, terlebih kecamatan Pulau Sembilan adalah daerah pemekaran yang hanya terbagi empat desa, alokasi anggarannya bisa dari dana desa (ADD).

Saat di luar gedung, Ilham Hs kepada wartawan mengemukakan akan kembali mengkaji wacana Pemerintah Daerah Sinjai terkait pengajuan pinjaman Rp. 200 Milyar itu.

"SEMMI belum bisa menyepakati karena jawaban yang SEMMI dapat tidak rasioanal. Tujuan pak Bupati meminjam dana untuk membangun infrastruktur guna mensejahterahkan warganya. Namun lucunya hanya difokuskan di delapan kecamatan saja. Khan kasihan warga Pulau Sembilan. Intinya kami belum sepakat karena belum dijelaskan semua oleh dinas terkait dana Rp. 200 milyar itu apa peruntukannya," tutupnya. (*)

Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.
____________________

Alamat Redaksi: Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 085395591962 - 081342377788 - 085255426133 Makassar Sulsel. Pem Red/Pen Jab: Andi Iskandar. WA App. Android: 085395591962. Web: http://www.komandoplus.com/ Email: redaksikomandonews@gmail.com Wartawan media online komandoplus.com dalam menjalankan tugas dibekali kartu pers yang masih berlaku.