Kabupaten Sinjai Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Dari Ombudsman RI

Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa (kiri) saat
menerima penghargaan predikat kepatuhan tinggi
dari Ombudsman RI

Add caption

SINJAI - KOMANDOPLUS : Pemerintah kabupaten Sinjai layak berbangga dan menjadi contoh menyusul kesuksesannya menyelenggarakan pemerintahan sehingga satu-satunya kabupaten yang memperoleh predikat kepatuhan tinggi sebagai penghargaan dari Ombudsman RI selaku lembaga pengawas pemerintahan.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sinjai di Auditorium TVRI Pusat Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Pencapaian penghargaan tersebut diraih atas kinerja dalam pemenuhan komponen standar pelayanan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di tahun 2018.

Dari hasil survei Kepatuhan 2018, Kabupaten Sinjai memperoleh Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau dan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi selatan yang mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia.

"Hari ini pak Bupati Sinjai menerima penghargaan dari Ombudsman RI di Jakarta karena kabupaten Sinjai memperoleh predikat kepatuhan tinggi dan satu-satunya kabupaten di Sulsel mendapat penghargaan ini," ungkap Kepala DPMPTSP, Andi adeha Syamsuri.

Sementara Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perangkat daerah dan masyarakat Sinjai sehingga mendapat penghargaan.

"Ini merupakan ketaatan Pemkab Sinjai dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat Sinjai, meski penghargaan ini bukan menjadi tujuan utama kami tapi ini akan menjadi motivasi ke depan bagaimana Pemkab Sinjai yang diamanahkan oleh masyarakat untuk melayani agar ke depannya terus dapat memberikan pelayanan terbaik," ucap bupati.

Untuk diketahui, penilaian Ombudsman RI ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling.

Metode observasi yang digunakan ialah dengan mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen pelayanan di unit pelayanan publik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Dalam melakukan survei, Ombudsman juga melakukan observasi secara mendadak, yaitu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada UPP atau OPD tentang waktu pelaksanaan observasi. (*)

Laporan: Sambar.
Editor: Iskandar.
____________________

Alamat Redaksi: Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 14 Telp. (0411) 854127 - 854424 Hotline 085395591962 - 081342377788 - 085255426133 Makassar Sulsel. Pem Red/Pen Jab: Andi Iskandar. WA App. Android: 085395591962. Web: http://www.komandoplus.com/ Email: redaksikomandonews@gmail.com Wartawan media online komandoplus.com dalam menjalankan tugas dibekali kartu pers yang masih berlaku.