Headlines News :

Ads google

Program Umrah 9 dan 13 Hari PT. Maharani Tours

Program Umrah 9 dan 13 Hari PT. Maharani Tours
Jl. Gn. Bawakaraeng No. 111E (Depan SPBU Terong) Telp. 0411-420600 WA 085395591962 Makassar

Propellerads

PropellerAds
Home » » LSM Pertanyakan Jabatan Kapolsekta Diisi Pangkat AKP

LSM Pertanyakan Jabatan Kapolsekta Diisi Pangkat AKP

Written By komando plus on Sabtu, 21 April 2012 | 13.28.00

MAKASSAR – KOMANDO Plus : Mutasi jabatan Kapolsekta di jajaran Polrestabes Makassar yang terjadi beberapa waktu lalu kini menyisakan sorotan. Sebab umumnya jabatan Kapolsekta di kota besar itu dijabat oleh perwira menengah (Pamen) Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Namun terdapat diantaranya justru hanya dijabat oleh perwira pertama (Pama) Polri berpangkat Adjun Komisaris Polisi (AKP).

Misalnya Kepala Polsekta Wajo yang sebelumnya dijabat oleh Sumarno berpangkat Kompol (senior) lalu digantikan oleh Fajrin berpangkat AKP.

Adanya perbedaan kepangkatan di level Kapolsekta tersebut mengundang pertanyaan dari kalangan LSM.

Adalah Lembaga Sosial Suara Maritim Independence biasa disebut LSM INA yang mempertanyakan hal tersebut. “Apakah Polda Sulselbar sudah kekurangan Pamen yang kredibel yang sesuai untuk jabatan Kapolsekta sehingga harus mengangkat perwiranya yang masih berpangkat AKP,” kritik Ketua LSM INA, Ahmad Daeng Mamenteng kepada wartawan.

Padahal, lanjut Ahmad yang juga putra polisi itu, Polda Sulselbar cukup tersedia pamen Polri yang layak untuk diberdayakan mengelola wilayah polsek di jajaran Polrestabes Makassar yang note bene type-A karena Makassar adalah kota metropolitan.

Terlebih lagi di polsekta Wajo yang diketahui memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi sebab di wilayah tersebut memiliki potensi kerawanan penyakit masyarakat seperti prostitusi, perdagangan illegal, judi kupon putih, pemalsuan merek oli, narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya yang memerlukan penanganan SDM Polri yang sesuai.

Ahmad menyarankan, petinggi Polri khususnya di Polda Sulselbar agar memberdayakan anggotanya secara maksimal dan adil pada jabatan strategis untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial serta tudingan miring oleh anggotanya sendiri bahwa penempatan jabatan tertentu berdasarkan kolusi oknum tertentu yang dapat melemahkan sistem kamtibmas di masa mendatang.

“Kita menginginkan petinggi polisi kita benar-benar professional dalam menempatkan personilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan dan bukan berdasarkan kedekatan sehingga sistem berjalan diatas relnya sebagaimana polisi kita di jaman Belanda,” kunci Ahmad. (Isk)
Share this article :
 
Design Editor by Iskandar
Copyright © 2014. Komandoplus - Media Cyber - Email: redaksikomandonews@gmail.com
_____________